Pemerintah Temukan Alokasi Dana Otsus Pendidikan di Papua Tak Sesuai Kebutuhan

Kompas.com - 16/07/2016, 06:15 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (11/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (11/7/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengakui adanya penyaluran alokasi dana otonomi khusus pendidikan di Provinsi Papua yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Luhut, saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sedang mengaudit terkait temuan tersebut.

"Terkait dana pendidikan, kami menemukan ada alokasi yang tidak masuk sesuai kebutuhan. Sudah ada audit dari BPKP dan kami tahu letak masalahnya dan ke depan akan dibuat perbaikan," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016).

Untuk menghindari penyimpangan alokasi dana pendidikan di Papua kembali terjadi, Pemerintah pusat akan melakukan pengawasan secara langsung melalui serangkain kebijakan yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah, kata Luhut, akan menetapkan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga kesehatan.

Dana pendidikan maupun kesehatan yang berasal dari APBD akan diperjelas peruntukkannya oleh pemerintah pusat. Dengan demikian dengan adanya kontrol langsung dari Pemerintah pusat, diharapkan tidak ada lagi dana yang menyimpang.

"Dana pendidikan akan diperjelas peruntukkannya misal membangun sekolah. Sehingga dengan demikian tidak ada dana yang menyimpang. Kami akan kontrol secara langsung penggunaannya," ungkapnya.

Sementara itu saat ditemui secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memaparkan berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan pendidikan di Papua masih sangat rendah.

Anggaran pendidikan dari APBD hanya dialokasikan sebesar Rp 100 miliar dari total keseluruhan Rp 11, 94 triliun. Dari angka tersebut, menunjukkan alokasi pendidikan hanya 0,84 persen.

Dengan alokasi Rp 100 miliar itu, setiap siswa hanya mendapat dana pendidikan dari pemerintah daerah sebesar Rp 165.400 per tahun.

Kondisi sarana dan prasana mengajar juga memprihatinkan. Tercatat, ada 7.628 ruang kelas yang rusak pada tingkat SD, di tingkat SMP 2.246, dan 1.158 di tingkat SMA. Sementara, persentase penduduk tuna aksara tahun 2014 juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Jumlah masyarakat buta huruf di Papua mencapai 584.441 orang atau 28,61 persen. Angka ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang hanya mencapai 0,70 persen.

Anies mengungkapkan, upaya pembangunan di Papua akan dilakukan secara menyeluruh lintas sektoral, termasuk sektor pendidikan. Pemerintah akan fokus melakukan pembenahan di tingkat SD hingga perguruan tinggi.

"Kami tidak ingin pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Harus berjalan lintas sektoral. Pendidikan dasar, menengah dan tinggi harus dikerjakan bersama. Agar pembangunan Papua bisa menyeluruh," kata Anies.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X