Kompas.com - 15/07/2016, 21:01 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno menyatakan secara kalkulasi politik, reshuffle (perombakan) kabinet akan berlangsung tak jauh sebelum DPR memasuki masa reses.

"Ini secara kalkulasi politik yang general lho ya, kemungkinan besar reshuffle akan berlangsung sebelum DPR memasuki masa reses yang jatuh pada tanggal 28 Juli,"ujar Hendrawan saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (15/7/2015).

Hendrawan mengatakan pastinya Presiden Joko Widodo menginginkan menteri barunya mendengar pidato kenegaraan Presiden yang akan disampaikan di DPR pada hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus nanti.

Selain itu, presiden pastinya juga menginginkan menteri barunya ikut dalan rapat anggaran dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017 supaya bisa langsung mengikuti ritme kerja di kabinet.

"Nah, kalau menterinya sudah ikut mendengar pidato kenegaraan Presiden kan jadi tahu spirit utama di Kabinet Kerja. Ditambah kalau dia ikut rapat APBN 2017, pasti jadi semakin paham arah kerja Presiden, jadi kerjanya bisa cepat, enggak perlu terlalu lama belajar," kata Hendrawan.

Saat ditanya apakah kalkulasinya sama dengan DPP PDI-P, dia menjawab diplomatis. "Wah, jangan diartikan itu kalkulasi DPP PDI-P ya, tapi kan juga tidak masalah jika DPP PDI-P menggunakan kalkulasi politik general seperti itu," ucapnya lantas tertawa.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan reshuffle atau perombakan kabinet bisa terjadi kapan saja. Ia meminta masyarakat untuk menunggu dan tidak terlalu banyak berspekulasi.

Apalagi, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. "Ya tunggu saja, Pak Presiden juga kalau akan reshuffle biasanya juga tidak terlalu direncanakan. Sudah dipikirkan jauh-jauh hari tapi kan tidak perlu diumumkan jauh-jauh hari juga. Kita tunggu saja," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/7/2016). 

Kompas TV Golkar & PAN Merapat, Kabinet Dirombak?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Nasional
Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Nasional
Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Nasional
MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

Nasional
Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Nasional
Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Nasional
KUHP Baru: Dukun Santet dan Praktik Sihir Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

KUHP Baru: Dukun Santet dan Praktik Sihir Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

Nasional
Peringati Hakordia 2022, Polri Tegaskan Dukungan Berantas Korupsi

Peringati Hakordia 2022, Polri Tegaskan Dukungan Berantas Korupsi

Nasional
KUHP Terbaru: Menghina Seseorang Bisa Dipenjara 6 Bulan jika...

KUHP Terbaru: Menghina Seseorang Bisa Dipenjara 6 Bulan jika...

Nasional
Soal Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, Amnesty Internasional: Keadilan Tak Akan Tegak jika Impunitas Dipelihara

Soal Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, Amnesty Internasional: Keadilan Tak Akan Tegak jika Impunitas Dipelihara

Nasional
Nasdem Klaim Koalisi Perubahan Sudah Final, Demokrat-PKS Sepakat Anies Capres

Nasdem Klaim Koalisi Perubahan Sudah Final, Demokrat-PKS Sepakat Anies Capres

Nasional
Hasil Uji Poligraf Ferdy Sambo Terdeteksi Bohong, Bisakah Jadi Alat Bukti dalam Sidang?

Hasil Uji Poligraf Ferdy Sambo Terdeteksi Bohong, Bisakah Jadi Alat Bukti dalam Sidang?

Nasional
MKD Sebut Iskan PKS Baru Sadar Terlalu Keras Saat Interupsi soal RKUHP Setelah Nonton Video

MKD Sebut Iskan PKS Baru Sadar Terlalu Keras Saat Interupsi soal RKUHP Setelah Nonton Video

Nasional
Kapolri Pastikan Urus Anak-anak Aipda Sofyan, Korban Bom Bunuh Diri di Bandung

Kapolri Pastikan Urus Anak-anak Aipda Sofyan, Korban Bom Bunuh Diri di Bandung

Nasional
Dalami Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Bentuk Tim Ad Hoc

Dalami Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Bentuk Tim Ad Hoc

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.