Pemerintah Permudah Izin Tinggal bagi Diaspora Saat Berkunjung ke Indonesia

Kompas.com - 15/07/2016, 18:58 WIB
Konferensi pers Direktorat Jenderal Imigrasi di Gedung Imigrasi, Jakarta, Jumat (15/7/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKonferensi pers Direktorat Jenderal Imigrasi di Gedung Imigrasi, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan kemudahan dalam prosedur keimigrasian bagi warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri dan menjadi warga negara asing (diaspora).

Kemudahan tersebut berupa pengurusan izin tinggal saat para diaspora berkunjung ke Indonesia.

"Kebijakan ini adalah inisiasi diaspora yang dulu WNI di luar negeri. Ada beberapa keuntungan bagi mereka, karena mereka merasa ini tanah kelahirannya," ujar Kepala Bagian Humas dan TU Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso, di Gedung Imigrasi, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Dalam kebijakan baru ini, diaspora mendapat visa yang berlaku lebih panjang.

Jika sebelumnya masa berlaku visa hanya untuk dua tahun, mulai saat ini diaspora akan mendapat visa Indonesia selama lima tahun.

Selain itu, masa izin tinggal akan lebih lama. Jika sebelumnya izin tinggal hanya 30 hari, para diaspora dapat memperpanjang izin tinggal menjadi 60 hari.

"Perpanjangan izin tinggal dapat ditambah 30 hari lagi. Tetapi mereka harus kembali ke negara asal, lalu kembali ke Indonesia," kata Heru.

Visa kunjungan yang berlaku lima tahun tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 atas perubahan PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X