Kompas.com - 14/07/2016, 22:45 WIB
Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/2/2016) YOGA SUKMANA/KOMPAS.COMMenteri Dalam Negeri(Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/2/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan memperkuat posisi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia ingin komisioner KPU dan Bawaslu menjadi pejabat negara. "Ini kan tidak jelas. Dikatakan lembaga negara ya lembaga negara tapi komisionernya bukan pejabat negara. Padahal banyak lembaga lain yang statusnya pejabat negara seperti Ombudsman, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), itu pejabat negara," kata Tjahjo di KPU, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Tjahjo mengaku kaget ketika tahu ada komisioner KPU yang kesulitan mengurus asuransi kesehatan. Untuk itu, Tjahjo berencana menyampikan gagasannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami akan sampaikan kepada presiden, usulan dari kemendagri, komisioner KPU dan Bawaslu ya pejabat negara lah. Posisinya akan sama," ucap Tjahjo.

Menurut Tjahjo, mengubah posisi KPU dan Bawaslu menjadi pejabat negara sangat penting bagi demokrasi di Indonesia.

Ia menyakini DPR bakal setuju. Tjahjo mengatakan paling lambat September, Kemendagri akan masukkan tiga draf UU, salah satunya UU tentang pemilu. "Salah satunya UU tentang pemilu yang akan kami lihat kembali mengenai badan-badan penyelenggaraan pemilu," ujar Tjahjo.

Kompas TV Hadar Gumay Ditetapkan Sebagai Plt Ketua KPU

 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Nasional
Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Nasional
LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

Nasional
'Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi'

"Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi"

Nasional
Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Nasional
IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X