Menteri Yuddy: Tak Ada PNS yang Protes Saya Mudik Pakai Mobil Dinas

Kompas.com - 13/07/2016, 16:51 WIB
Menpan RB Yuddy Chrisnandi, Senin (11/7/2016). Kristian ErdiantoMenpan RB Yuddy Chrisnandi, Senin (11/7/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengklaim tak ada pegawai negeri sipil yang protes saat dia menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran ke Bandung.

"Enggak, enggak ada. PNS yang mana? Enggak ada," kata Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Yuddy meyakini semua PNS mengerti aturan yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Aturan larangan penggunaan mobil dinas yang ia terbitkan, kata Yuddy, adalah untuk kendaraan dinas operasional.

(Baca: Sudah Terima THR, PNS Dilarang Mudik Gunakan Mobil Dinas)

Sementara, kendaraan dinas yang melekat dengan jabatan seperti mobil dinas menteri tak dilarang untuk digunakan saat mudik lebaran.

"PNS mengerti semua kok, ada aturannya. Aturan di lingkungan PNS itu tersosialisasi dengan baik," tambah Yuddy.

Yuddy justru menilai, yang mempermasalahkan langkahnya menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran adalah kaum yang membenci dirinya.

"Yang ribut ini kan haters, orang yang memang tak berpikir jernih, yang sudah dikasih pengertian enggak mengerti juga. Jadi ya tak usah diambil pusing sejauh tak melanggar aturan yang ada," ucap dia.

Sebelum Lebaran, Menteri Yuddy melarang kendaraan dinas dan operasional dipakai untuk mudik. Pada Lebaran 2015, Yuddy masih mengizinkan kendaraan dinas dan operasional digunakan pulang kampung oleh PNS.

(Baca: Mudik Pakai Mobil Dinas, Menteri Yuddy Merasa Tidak Bersalah)

Yuddy beralasan, diubahnya kebijakan penggunaan mobil operasional itu lantaran saat ini pemerintah telah membayarkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada PNS/TNI/Polri.

Kompas TV Menteri Yuddy Sidak PNS Karawang

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X