Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IX Panggil Bareskrim Untuk Ungkap Rumah Sakit Pelanggan Vaksin Palsu

Kompas.com - 13/07/2016, 16:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan dalam Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turun diundang dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kamis (14/7/2016, besok. 

Kebijakan pemanggilan ini, kata Dede, karena selain badan milik Polri itu menyidik kasus ini, Bareskrim pula yang meminta Menkes agar tak mempublikasi identitas 14 rumah sakit yang terlibat penggunaan vaksin palsu. 

(Baca: Menkes Tak Mampu Jawab soal Vaksin Palsu, Komisi IX Tunda Bahas Anggaran Kemenkes)

Sedianya, siang tadi, Komisi X rapat membahas anggaran bersama Kemenkes. Namun pimpinan rapat memutuskan menunda pembahasan karena Menkes tak mampu menjawab detail kasus vaksin palsu. 

"Kami sadar, penyembunyian identitas 14 rumah sakit itu memang untuk penyelidikan dalam upaya menangkap pelaku yang lebih besar, tapi bagaimanapun juga masyarakat sebagai pengguna jasa rumah sakit kan menunggu kepastian," kata bekas Wakil Gubernur Jawa Barat itu usai memimpin raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016).

Dede mengaku Komisi IX sebelumnya mengingatkan Bareskrim melalui Menkes agar dua pekan sejak penyidikan, identitas 14 rumah sakit itu mesti diumumkan.

"Nah, makanya kami akan tagih itu (identitas 14 rumah sakit) yang terlibat penggunaan vaksin palsu, ini juga sebagai pembuktian Pemerintah kepada masyarakat bahwa mereka memang bekerja memberantas peredaran vaksin palsu," papar Dede.

"Kami juga berharap di raker besok, Menkes secara tegas menjawab sanksi administratif apa yang akan diberikan kepada pihak yang terlibat dalam penggunaan vaksin palsu," lanjut Dede

Senada, anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning pun mendesak identitas ke-14 rumah sakit tersebut dipublikasi.

"Jika Bu Menkes tidak juga mempublikasikan identitas ke-14 rumah sakit itu, maka saya curiga ada sindikat yang dilindungi," kata Ribka dalam raker tersebut.

Bareskrim Polri sebelumnya menyatakan, setidaknya 197 anak yang terindikasi terpapar vaksin palsu. Mereka akan divaksin ulang secara gratis. Kepolisian sudah menetapkan 18 orang sebagai tersangka.

(Baca: Sikapi Vaksin Palsu, Pembahasan Anggaran Kemenkes Diminta Ditunda)

Dari hasil penelusuran satgas, rumah sakit yang berlangganan vaksin palsu bertambah menjadi 14 rumah sakit yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Namun, polisi enggan menjelaskan secara spesifik di daerah mana rumah sakit tersebut berada.

Distribusi vaksin palsu tersebar di sekitar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Semarang, Banten, Medan, Aceh, dan Padang. Selain 14 rumah sakit, fasilitas kesehatan yang baru diketahui berlangganan vaksin palsu yakni dua klinik, dua apotek, dan satu toko obat.

Kompas TV Rumah Mewah Tersangka Vaksin Palsu Disita
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com