Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Perompak, Pelaut Indonesia Perlu Diberi Latihan Dasar Kemiliteran

Kompas.com - 13/07/2016, 15:49 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyanderaan kembali warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok militan bersenjata menunjukkan bahwa negara telah dilecehkan dan kewibawaannya tidak diperhitungkan. Tercatat sudah empat kali peristiwa penyanderaan terjadi sejak awal tahun 2016.

Namun, hingga saat ini, upaya penanganan perampokan dan penculikan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dinilai masih belum efektif mengingat masalah penyanderaan masih berulang kali terjadi.

Staf Ahli Menko Polhukam bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksamana Muda Surya Wiranto berpendapat, kondisi pelayaran Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pelaut Indonesia sudah berada pada kondisi krisis dan harus diperkuat.

(Baca: Kelompok Penculik 3 WNI di Malaysia Minta Tebusan 200 Juta Peso)

Menurut dia, pemerintah harus membekali para pelaut ABK kapal dengan kemampuan membela diri dan latihan dasar kemiliteran yang baik agar mereka bisa bertahan jika sewaktu-waktu menghadapi perompak di tengah laut.

"Saya melihat beberapa peristiwa penyanderaan menunjukkan bahwa kemampuan bela diri para pelaut atau ABK kapal juga perlu disiapkan," ujar Surya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016).

Surya mengatakan, program pelatihan dasar kemiliteran dimaksudkan agar ABK WNI tidak terus-menerus dijadikan sandera perompak karena sudah dibekali cara menangkal dan melawannya.

(Baca: Jokowi Telepon Presiden Filipina Terkait WNI yang Disandera)

Selain itu, kata Surya, peranan para pelaut yang dilatih kemiliteran ini sangat penting untuk membantu TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara di wilayah perairan.

Surya menuturkan, saat ini banyak ABK kapal nelayan China yang dilatih kemiliteran sebagai komponen pendukung bersama dengan coast guard dalam menjaga wilayah perairan nime dashed lines yang diklaim oleh China.

"Lihat saja perompakan yang sering dialami oleh para pelaut Indonesia. Seolah para pelaut tidak berdaya menghadapi perompak, padahal sudah sewajarnya kalau mereka dilatih kemiliteran, ditingkatkan jiwa militannya untuk mempertahankan kedaulatan negara, termasuk kapal dan keselamatan dirinya sendiri," ungkap dia.

(Baca: Luhut Duga Berulang Kali Penyanderaan WNI karena Ukuran Kapal Kecil)

Surya juga mengatakan, dalam mengatasi masalah penyanderaan, pemerintah tidak bisa melakukan usaha penyelamatan secara instan.

Pemerintah Indonesia perlu membangun diplomasi luar negeri yang semakin baik agar posisi Indonesia lebih diperhitungkan di mata internasional.

Di samping itu, dia juga mengingatkan pemerintah seharusnya tidak sekadar menjadikan penyanderaan ini sebagai bahan pembelajaran semata dan solusi penyanderaan ini seharusnya tidak diarahkan pada pemberian tebusan kepada pihak perompak.

Kompas TV Ke-4 Kali Kasus WNI Disandera Perompak di 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com