Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Fadli Zon, Insiden Tol "Brexit" Jadi Kesalahan Jokowi

Kompas.com - 13/07/2016, 15:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu terburu-buru membuka pintu keluar Tol Brebes Timur, Jawa Tengah.

Jika memang belum siap sepenuhnya, kata Fadli, maka seharusnya pintul tol yang kerap disebut "Brexit" tersebut tak perlu dipaksakan dioperasikan.

"Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pembukaan tol yang belum siap infrastrukturnya? Harus ada evaluasi. Jika diperlukan harus ada sanksi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

"Yang bertanggung jawab harusnya presiden atau jangan-jangan presiden yang memaksakan segera tol itu dibuka?" sambung dia.

(Baca: Macet Parah Mudik Lebaran, Wapres Minta Maaf)

Jika memang tol "Brexit" dipaksakan dibuka sehingga banyak korban berjatuhan, lanjut dia, maka rakyat boleh menuntut pemerintah atas hal itu.

Ia menilai insiden banyaknya korban tewas di jalur Brebes Timur adalah kegagalan dalam penanganan mudik. Insiden ini bahkan menyedot perhatian dunia.

"Ini sangat memalukan. Padahal peristiwa ini kan bisa dihindari," kata Wakil Ketua Partai Gerindra itu.

Insiden "Brexit" atau kemacetan parah sepanjang 20 kilometer di Gerbang Tol (GT) Brebes Timur saat mudik Lebaran 2016 membutuhkan evaluasi dari berbagai pihak. Saat kemacetan di sana terjadi, bahan bakar minyak (BBM) sulit ditemui.

(Baca: Soal Kemacetan Tol Brebes Timur, Wapres Minta Tak Ada yang Saling Menyalahkan)

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna salah satunya penyebabnya adalah pengendara memenuhi bahu jalan.

"Saya katakan, harusnya bahu jalan kalau tidak digunakan bisa dimanfaatkan sebagai ruang untuk distribusi bahan bakar. Inilah yang namanya kita butuh kerja sama," ujar Herry di ruangannya, Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Sementara itu, Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Kombes Benyamin mengatakan, jika dianalisis maka ditemukan banyak faktor penyebab kemacetan terjadi di sana, di antaranya, menumpuknya jumlah pemudik dan juga loket tiket yang minim.

(Baca: Tol Brebes Timur Jadi "Neraka" Pemudik, Ini Dia Penyebabnya....)

"Banyak faktor kenapa kemacetan bisa terjadi di 'Brexit', tapi intinya, jalan tidak menampung jumlah kendaraan," kata dia.

Pintu tol yang diresmikan oleh Jokowi pada Kamis (16/6/2016), ini menjadi sorotan. Pasalnya, gerbang tol yang digadang-gadang akan mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta menuju Brebes ini justru menuai kemacetan panjang.

Bahkan, tiga hari jelang Lebaran, arus mudik di tol Brebes, Jawa Tengah, kian meningkat sehingga kendaraan yang akan melalui "Brexit" mengekor sekira 18 km.

Kompas TV Apa Sebab Kemacetan "Brexit"? Ini Jawaban Kemenhub
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com