Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI Berkali-kali Disandera di Luar Negeri, Perlukah Satgas Khusus Dibuat?

Kompas.com - 13/07/2016, 13:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan negosiator sandera, Inspektur Jenderal (Pol) Purnawirawan Benny Joshua Mamoto mengusulkan agar dibentuk satu satuan tugas khusus menangani penculikan dan penyanderaan warga negara Indonesia di luar negeri.

"Tugas desk itu memantau seluruh peristiwa penculikan dan penyanderaan di dunia. Harusnya kita membentuk itu," ujar Benny kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2016).

Tujuan utama satuan tugas itu, yakni memonitor jika ada WNI yang menjadi korban penculikan atau penyanderaan di penjuru dunia. Selain itu, satgas khusus juga bertugas mempelajari seluk beluk penyanderaan agar pemerintah bisa bertindak tepat jika ada warga negaranya yang jadi korban.

"Tugas desk itu mantau berita. Ada penyanderaan di mana, penculikan di mana, pastikan ada WNI atau tidak," ujar Benny.

(Baca: Abu Sayyaf Kuasai Medan, TNI Diminta Pertimbangkan Kembali Operasi Militer)

"Selain itu, yang lebih penting adalah, jika ada situasi penculikan sekaligus penyanderaan, meski itu bukan WNI, desk itu harus aktif. Kirim email ke sana, mempelajari, bagaimana karakter si penyandera, bagaimana strategi pembebasannya. Ini yang penting," lanjut dia.

Dengan adanya satgas khusus tersebut, pemerintah Indonesia akan lebih aktif dalam mendalami sekaligus memerangi penculikan dan penyanderaan, khususnya yang bersifat transnasional.

"Dengan desk itu juga jaringan intelijen kita akan berkembang. Karena jika ada WNI yang disandera oleh kelompok tertentu, desk khusus pasti sudah punya jalurnya, ke mana ke mana saja harus bergerak," ujar Benny.

(Baca: Jokowi Telepon Presiden Filipina Terkait WNI yang Disandera)

Setelah ia berhasil membebaskan seorang dari tiga orang sandera dari Abu Sayyaf, 2005 silam, Benny yang saat itu masih bertugas di Interpol sudah merekomendasikan pembentukan satgas khusus itu ke Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, hingga saat ini satgas itu belum juga terbentuk.

Benny sempat mendengar Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaian sempat memunculkan wacana pembentukan crisis center. Ia mengapresiasi wacana itu, namun alangkah baiknya jika bukan hanya sekadar crisis center yang dibentuk, melainkan kelompok tugas khusus mengurusi penculikan dan penyanderaan.

"Saya sarankan jangan sekedar crisis center. Desk khusus itu, juga bisa naik statusnya menjadi crisis center jika ada kejadian penyanderaan. Dan tidak perlu tinggi-tinggi yang bicara di media, cukup Kolonel atau Kombes saja," ujar Benny.

Kompas TV Ke-4 Kali Kasus WNI Disandera Perompak di 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com