Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI Berkali-kali Disandera di Luar Negeri, Perlukah Satgas Khusus Dibuat?

Kompas.com - 13/07/2016, 13:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan negosiator sandera, Inspektur Jenderal (Pol) Purnawirawan Benny Joshua Mamoto mengusulkan agar dibentuk satu satuan tugas khusus menangani penculikan dan penyanderaan warga negara Indonesia di luar negeri.

"Tugas desk itu memantau seluruh peristiwa penculikan dan penyanderaan di dunia. Harusnya kita membentuk itu," ujar Benny kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2016).

Tujuan utama satuan tugas itu, yakni memonitor jika ada WNI yang menjadi korban penculikan atau penyanderaan di penjuru dunia. Selain itu, satgas khusus juga bertugas mempelajari seluk beluk penyanderaan agar pemerintah bisa bertindak tepat jika ada warga negaranya yang jadi korban.

"Tugas desk itu mantau berita. Ada penyanderaan di mana, penculikan di mana, pastikan ada WNI atau tidak," ujar Benny.

(Baca: Abu Sayyaf Kuasai Medan, TNI Diminta Pertimbangkan Kembali Operasi Militer)

"Selain itu, yang lebih penting adalah, jika ada situasi penculikan sekaligus penyanderaan, meski itu bukan WNI, desk itu harus aktif. Kirim email ke sana, mempelajari, bagaimana karakter si penyandera, bagaimana strategi pembebasannya. Ini yang penting," lanjut dia.

Dengan adanya satgas khusus tersebut, pemerintah Indonesia akan lebih aktif dalam mendalami sekaligus memerangi penculikan dan penyanderaan, khususnya yang bersifat transnasional.

"Dengan desk itu juga jaringan intelijen kita akan berkembang. Karena jika ada WNI yang disandera oleh kelompok tertentu, desk khusus pasti sudah punya jalurnya, ke mana ke mana saja harus bergerak," ujar Benny.

(Baca: Jokowi Telepon Presiden Filipina Terkait WNI yang Disandera)

Setelah ia berhasil membebaskan seorang dari tiga orang sandera dari Abu Sayyaf, 2005 silam, Benny yang saat itu masih bertugas di Interpol sudah merekomendasikan pembentukan satgas khusus itu ke Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, hingga saat ini satgas itu belum juga terbentuk.

Benny sempat mendengar Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaian sempat memunculkan wacana pembentukan crisis center. Ia mengapresiasi wacana itu, namun alangkah baiknya jika bukan hanya sekadar crisis center yang dibentuk, melainkan kelompok tugas khusus mengurusi penculikan dan penyanderaan.

"Saya sarankan jangan sekedar crisis center. Desk khusus itu, juga bisa naik statusnya menjadi crisis center jika ada kejadian penyanderaan. Dan tidak perlu tinggi-tinggi yang bicara di media, cukup Kolonel atau Kombes saja," ujar Benny.

Kompas TV Ke-4 Kali Kasus WNI Disandera Perompak di 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com