Kompas.com - 13/07/2016, 08:36 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah menangani masalah penyanderaan warga negara Indonesia dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Upaya pembebasan sandera, menurut dia, merupakan fokus jangka pendek.

"Ibaratnya menyembuhkan sakit, fokus kepada pembebasan sandera itu cuma menyembuhkan gejalanya. Maka perlu kita sembuhkan penyebab utama penyakitnya sebagai solusi jangka panjang," kata Sukamta melalui keterangan tertulis, Selasa (12/7/2016). 

Ia menduga, penyebab berulangnya peristiwa penyanderaan adalah politik internal Filipina yang masih menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan.

Pemerintah Filipina didesak segera meredam konflik itu.

Jika perlu, kata dia, harus "berdamai" dengan kelompok bersenjata tersebut.

"Mungkin Indonesia bisa dijadikan contoh saat menangani konflik GAM di Aceh," sambung politisi PKS itu.

Selain melakukan operasi militer gabungan, lanjut Sukamta, untuk jangka panjang perlu dilakukan kerja sama pertahanan antarnegara, khususnya kerja sama trilateral tentang keamanan maritim. 

Sukamta menilai, wilayah perairan perbatasan merupakan daerah rawan perompakan sehingga perlu dilakukan kerja sama lintas negara untuk sama-sama mengamankan perbatasan.

Dengan Malaysia, Indonesia memiliki kerja sama pertahanan bilateral bernama Elang Malindo. Demikian juga dengan Filipina, Indonesia memiliki hubungan bilateral adalam bidang pertahanan.

"Nah, ini diperkuat dengan kerja sama trilateral tadi," ujar dia.

Sukamta menambahkan, pendekatan komprehensif jangka panjang juga bisa dilakukan melalui second track diplomacy, yaitu diplomasi yang dilakukan lewat pemerintah.

Misalnya, antar Kementerian Luar Negeri serta antar Kementerian Pertahanan.

Upaya diplomasi tersebut dianggap mampu mencapai kestabilan kawasan.

Sebagai sesama anggota ASEAN, lanjut Sukamta, Indonesia juga perlu mendorong dan memberi masukan kepada Pemerintah Filipina agar bisa menyelesaikan konflik dengan MNLF, MILF dan kelompok Abu Sayyaf yang sudah berkepanjangan ini.

"Tapi kita musti tetap waspada, jangan sampai kita terseret arus perang yang bukan perang kita. Jangan sampai kasus-kasus penyanderaan yang berulang ini mengalihkan fokus perhatian kita dari potensi konflik yang sesungguhnya lebih besar seperti Natuna, Laut Tiongkok Selatan, dan seterusnya," papar Sukamta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zulhas Tak Larang Kader PAN Daerah Dukung Anies atau Ganjar, asalkan...

Zulhas Tak Larang Kader PAN Daerah Dukung Anies atau Ganjar, asalkan...

Nasional
Jumlah Pengungsi Awan Panas Semeru Bertambah Jadi 781 Jiwa

Jumlah Pengungsi Awan Panas Semeru Bertambah Jadi 781 Jiwa

Nasional
Hawa Panas Kasus Brigadir J: Bharada E Dituding Karang Cerita hingga Sambo Minta Richard Eliezer Dipecat

Hawa Panas Kasus Brigadir J: Bharada E Dituding Karang Cerita hingga Sambo Minta Richard Eliezer Dipecat

Nasional
Polri: Situasi di Lokasi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung Terkendali

Polri: Situasi di Lokasi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung Terkendali

Nasional
LPSK Akan Datangi Lokasi Bom Bunuh Diri di Bandung

LPSK Akan Datangi Lokasi Bom Bunuh Diri di Bandung

Nasional
Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Nasional
Eks Karo Provos Benny Ali Kembali Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Eks Karo Provos Benny Ali Kembali Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Nasional
KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

Nasional
Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Nasional
Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Nasional
Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Nasional
Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.