Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Evaluasi Alutsista Pasca-jatuhnya Helikopter TNI AD di Sleman

Kompas.com - 12/07/2016, 20:28 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengevaluasi seluruh alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Evaluasi dilakukan setelah jatuhnya helikopter milik TNI AD di Sleman, Yogyakarta. Menurut Luhut, evaluasi tersebut akan diprioritaskan pada kendaraan tempur yang sudah berumur tua.

"Pesawat tua milik TNI memang harus dievaluasi," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (12/7/2016).

(Baca: Pasca-kecelakaan, Delapan Helikopter Tua TNI AD "Dikandangkan")

Luhut menuturkan helikopter milik TNI AD berjenis Bell 205 A-1 memang berumur 40 tahun. Helikopter jenis tersebut pernah dia gunakan saat masih aktif menjadi tentara pada tahun 1978.

Kalau menurut saya helikopter jenis Bell 205 ini memang sudah tua. Saya pernah pakai pada tahun 1978," kata Luhut.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah melarang delapan helikopter milik TNI Angkatan Darat digunakan untuk aktivitas pengamanan. Delapan unit helikopter itu memiliki jenis dan usia yang sama dengan helikopter yang jatuh di Dusun Kowang, Desa Tamanmartini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 8 Juli 2016 lalu.

Adapun helikopter yang jatuh itu berjenis Bell 205 A-1 dan sudah berusia 37 tahun. "Kami punya delapan dan itu untuk operasional semua. Tapi saya bilang itu hanya boleh untuk latihan saja," ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2016).

Seiring dengan itu, TNI terus mengalokasikan pengadaan alutsista secara bertahap sebagai pengganti unit yang sudah tua. "Sementara itu, pengadaan bertahap. Kan tidak seperti beli tahu, beli tempe," ujar Gatot.

(Baca: Tak Ada Kenaikan Pangkat untuk Korban Helikopter TNI di Yogya)

Soal helikopter yang jatuh dan menewaskan tiga penumpangnya di Sleman, Gatot mengatakan, masih menunggu hasil investigasi internal untuk mengungkap penyebabnya.

Namun, dari keterangan masyarakat yang menjadi saksi jatuhnya helikopter, Panglima menduga telah terjadi kerusakan pada mesin helikopter. "Kata masyarakat jatuhnya tanpa suara. Padahal mesinnya satu ya. Usia helikopter sudah 37 tahun, ya seharusnya tidak boleh terbang lagi," ujar Gatot.

TNI masih menunggu hasil investigasi resmi. Gatot memastikan hasil investigasi itu nantinya tidak akan bermuara ke rekomendasi penggantian alutsista. Investigasi hanya fokus mencari penyebab jatuhnya helikopter.

Sebelumnya diberitakan, Helikopter milik TNI AD terjatuh pada Jumat (8/7/2016) sekitar pukul 15.00 WIB. Heli jatuh di Dusun Koang, Kelurahan Tamanmartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta. Sebanyak dua rumah warga mengalami kerusakan.

Dalam peristiwa ini, tiga orang dinyatakan tewas, yakni Letda Cpn Angga Juang (Pnb II), Serda Yogi Risci Sirait (AV), dan Fransiska Agustin (sipil).

Kompas TV Kronologi Jatuhnya Helikopter di Yogyakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com