Penuhi Tuntutan Penyandera, WNI Diyakini Akan Kembali Jadi Korban

Kompas.com - 12/07/2016, 15:00 WIB
Empat anak buah kapal warga negara Indonesia tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (13/5/2016). Mereka sempat disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOEmpat anak buah kapal warga negara Indonesia tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (13/5/2016). Mereka sempat disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu mempelajari kelompok bersenjata yang melakukan penyanderaan terhadap Warga Negara Indonesia. Kata dia, setiap kelompok penyandera yang ada di Filipina, perlu dilakukan pendekatan yang berbeda.

Hal tersebut disampaikan oleh mantan negisiator pembebasan sandera WNI pada tahun 2005 di Filipina, Irjen Purn. Benny Mamoto. Menurut Benny, pemerintah perlu membedakan apakah kelompok penyandera adalah kelompok kriminal atau kelompok yang idealis.

"Apakah bicara idelogi atau hanya kriminal. Kalau kriminal hanya nyari duit dengan menyandera tentunya penanganannya berbeda kalau berhadapan dengan yang berbasis ideologi," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/7/2016).

(Baca: Anggap Abu Sayyaf Keterlaluan, Panglima Tegaskan TNI Siap Masuk Filipina)

Menurut Benny, jika Indonesia memenuhi tuntutan penyandera yang merupakan kelompok kriminal, maka Indonesia akan menjadi langganan target aksi kelompok bersenjata tersebut.

Jika begitu, dia pun yakin ada kemungkinan warga negara Indonesia kembali menjadi korban penyanderaan.

"Lah iya. Karena mereka kan kriminal, nyari duit. 'Ah enak nih cepat (dapat tebusan)," ucap Benny.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Benny, dalam upaya pembenasan sandera perlu dilakukan negosiasi satu pintu. Dalam negosiasi satu pintu, pihak keluarga, korban, perusahaan, maupun KBRI, dilarang menerima telpon dari pihak penyandera.

(Baca: "Gimana Enggak Jadi Sasaran Perompak, Orang Kita Bayar Tebusan Terus" )

"Ketika hanya bisa ke kita (negosiator), kita jadi di posisi yang bisa mempengaruhi mereka, bisa mengarahkan mereka," ujar Benny.

Benny mengatakan jika pihak penyandera mendapatkan banyak akses pintu komunikasi, penyandera memiliki posisi tawar yang lebih besar. Untuk itu, kata dia, diperlukan soliditas semua pihak terkait demi pembebasan sandera.

Kompas TV Kesaksian ABK Kapal TB Charles
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.