Penuhi Tuntutan Penyandera, WNI Diyakini Akan Kembali Jadi Korban

Kompas.com - 12/07/2016, 15:00 WIB
Empat anak buah kapal warga negara Indonesia tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (13/5/2016). Mereka sempat disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOEmpat anak buah kapal warga negara Indonesia tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (13/5/2016). Mereka sempat disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu mempelajari kelompok bersenjata yang melakukan penyanderaan terhadap Warga Negara Indonesia. Kata dia, setiap kelompok penyandera yang ada di Filipina, perlu dilakukan pendekatan yang berbeda.

Hal tersebut disampaikan oleh mantan negisiator pembebasan sandera WNI pada tahun 2005 di Filipina, Irjen Purn. Benny Mamoto. Menurut Benny, pemerintah perlu membedakan apakah kelompok penyandera adalah kelompok kriminal atau kelompok yang idealis.

"Apakah bicara idelogi atau hanya kriminal. Kalau kriminal hanya nyari duit dengan menyandera tentunya penanganannya berbeda kalau berhadapan dengan yang berbasis ideologi," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/7/2016).

(Baca: Anggap Abu Sayyaf Keterlaluan, Panglima Tegaskan TNI Siap Masuk Filipina)

Menurut Benny, jika Indonesia memenuhi tuntutan penyandera yang merupakan kelompok kriminal, maka Indonesia akan menjadi langganan target aksi kelompok bersenjata tersebut.

Jika begitu, dia pun yakin ada kemungkinan warga negara Indonesia kembali menjadi korban penyanderaan.

"Lah iya. Karena mereka kan kriminal, nyari duit. 'Ah enak nih cepat (dapat tebusan)," ucap Benny.

Menurut Benny, dalam upaya pembenasan sandera perlu dilakukan negosiasi satu pintu. Dalam negosiasi satu pintu, pihak keluarga, korban, perusahaan, maupun KBRI, dilarang menerima telpon dari pihak penyandera.

(Baca: "Gimana Enggak Jadi Sasaran Perompak, Orang Kita Bayar Tebusan Terus" )

"Ketika hanya bisa ke kita (negosiator), kita jadi di posisi yang bisa mempengaruhi mereka, bisa mengarahkan mereka," ujar Benny.

Benny mengatakan jika pihak penyandera mendapatkan banyak akses pintu komunikasi, penyandera memiliki posisi tawar yang lebih besar. Untuk itu, kata dia, diperlukan soliditas semua pihak terkait demi pembebasan sandera.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X