WNI Kembali Disandera, Indonesia Diminta Lebih Keras terhadap Filipina

Kompas.com - 12/07/2016, 09:56 WIB
Militan Abu Sayyaf di pulau Jolo, Filipina selatan APMilitan Abu Sayyaf di pulau Jolo, Filipina selatan
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti The Community Of Ideological Islamic Analyst Harits Abu Ulya berpendapat, pemerintah Indonesia harus bersikap lebih tegas dan keras terhadap pemerintah Filipina terkait penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf.

Indonesia harus mengambil kebijakan, misal hubungan luar negeri atau perdagangan, yang mampu memaksa Filipina lebih bertanggung jawab atas aksi-aksi kelompok Abu Sayyaf.

"Pemerintah Indonesia perlu lebih keras ke Filipina. Misalnya moratorium batu bara atau embargo produk perdagangan atau yang lainnya supaya Filipina lebih bertanggung jawab terhadap kelompok Abu Sayyaf dan perompak lain di sana," ujar Harits melalui pesan singkat, Selasa (12/7/2016).

(baca: WNI Kembali Disandera, Kewibawaan Indonesia Dipertanyakan)

Jika tidak demikian, Harits yakin pembajakan dan penyanderaan WNI akan terus berulang. Apalagi jika perusahaan tempat WNI yang disandera bekerja, memberikan uang tebusan seperti yang diduga pada kasus sebelumnya.

Harits juga meyakini upaya pembebasan WNI kali ini akan lebih sulit dari sebelumnya. Butuh energi ekstra mengingat perusahaan WNI yang disandera bukanlah perusahaan besar.

"Perusahaannya tidak besar dan tidak cukup uang untuk menebus. Sementara, di sisi lain pemerintah tidak akan mengeluarkan uang tebusan bagi warganya meski keselamatan adalah prioritas," ujar dia.

(baca: Anggap Abu Sayyaf Keterlaluan, Panglima Tegaskan TNI Siap Masuk Filipina)

Peristiwa penyanderaan ini, lanjut Harits, menunjukkan patroli bersama otoritas Malaysia dan Filipina belum maksimal.

Seharusnya, kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergisitas antarkeamanan laut ketiga negara.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X