Husni Kamil Manik, Mencairkan Suasana Rapat Genting dengan Kelembutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Kamis (7/7/2016) malam, telah dipanggil Sang Pencipta. Sosok kalem, tenang, dan penyabar ini telah mengantarkan Indonesia memasuki masa-masa kritis saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Kiprahnya dalam mewarnai sistem kepemiluan Indonesia pantas menjadi pelajaran bagi kita semua. Ia berusaha berdiri di semua pihak, dengan caranya yang begitu tenang.

Mencairkan suasana saat rapat genting dan tegang, menjadi salah satu keahlian Husni. Salah satu rapat penting yang menentukan kredibilitas KPU adalah saat memimpin rekapitulasi suara nasional pada Pilpres 2014.

Di antara banyak komentar pedas dan juga caci maki, Husni tak terpancing emosi. Jika terpancing emosi, forum penting itu bisa menjadi berlarut-larut dan bisa menemui jalan buntu.

Saya masih ingat, salah satu penggal jalannya sidang saat itu. Husni dengan tenang berusaha menguasai jalannya forum rekapitulasi suara nasional. Hari itu, Jumat (9/5/2014) malam pukul 21.00, Kantor KPU masih hiruk-pikuk. Catatan saya ini pernah dimuat di harian Kompas esok harinya.

Kurang tiga jam lagi, KPU harus menetapkan hasil pemilu legislatif secara nasional. Namun, perdebatan di ruang rapat pleno terbuka masih alot.

Para saksi partai politik masih mempermasalahkan akurasi rekapitulasi Provinsi Sumatera Selatan, khususnya untuk Kabupaten Musi Rawas. Suasana makin genting karena setelah Sumsel masih ada Maluku Utara yang harus mempresentasikan perbaikan rekapitulasi provinsi.

Di halaman KPU, makin malam makin ramai orang-orang berdatangan menyaksikan rekapitulasi. KPU telah menggelar tenda ukuran besar dilengkapi layar lebar berisi tayangan langsung jalannya rekapitulasi.

Di lobi lantai II juga disediakan layar untuk menyaksikan jalannya sidang bagi yang tak memiliki kartu tanda pengenal. Di ruang sidang, media massa dalam dan luar negeri berjubel menyesaki ruang sidang, siap-siap meliput penetapan hasil Pemilu Legislatif 2014.

Namun, forum masih diwarnai debat mengkritik dapil Sumsel I, terutama di Musi Rawas. Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, salah satu yang vokal memprotes yang terjadi di Musi Rawas.

Yani, yang juga caleg PPP dari dapil Sumsel I ini, mengungkapkan sejumlah kecurangan. ”Sulit meyakini C1 plano yang ada. Tapi, KPU akhirnya bisa mendatangkan C1 plano. Bagaimana validitasnya? Seperti barang gaib,” kata Yani.

Selain menyalahkan KPU Musi Rawas, Yani juga mengkritik kinerja KPU Sumsel.

Para pengunjung yang hadir harap-harap cemas dengan jalannya sidang. Jika KPU salah sedikit dalam mengelola jalannya sidang, situasi menjadi runyam. Giliran Husni harus menanggapi protes keras peserta sidang malam itu.

”Masih ada poin baru yang akan disampaikan? Pak Yani ini luar biasa, beliau Wakil Sekjen PPP yang hadir di sini,” kata Husni Kamil Manik. Jurus Husni yang mencoba bercanda ini ternyata ampuh meredam suasana genting sidang.

DEYTRI ROBEKKA ARITONANG Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik

”Saya ingin akhiri saja, saya kira Sumsel ini beda tipis dengan yang terjadi di Nias Selatan. Tapi, kami tak akan menghambat ini. Walaupun kami bisa, kami tak menginginkan ini. Ini bentuk jiwa ksatria kami,” kata Yani yang merasa dicurangi dan kehilangan suara.

Ah...semua orang berlega hati. Husni menimpali, ”Ini bentuk negarawan, sebagai anggota DPR menunjukkan kelasnya. Walau kalah, berjiwa menang.”

”Belum kalah, Pak Ketua,” sambar Yani. Maka, forum pun akhirnya mengalir kembali. Berkali-kali Husni berhasil melontarkan icebreaking yang mampu mendinginkan hati yang panas.

Mengakui jika salah dan berjanji memperbaiki

Dalam kesempatan lain, kisah Husni memadamkan api kemarahan di ruang rapat tanpa terpancing emosi juga pantas untuk kita simak bersama. Kisah ini terjadi sebelum Pemilu 2014 dimulai, tepatnya terkait dengan protes akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh berbagai pihak.

Nuansa kemarahan dan kekhawatiran tampak menyerbak di ruangan rapat pleno terbuka penyempurnaan daftar pemilih tetap di kantor KPU, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Setelah menggebu-gebu mempresentasikan temuannya soal berbagai keanehan DPT, PDI-P akhirnya “menantang” KPU menyandingkan data versi KPU dengan temuan PDI-P.

”Kita ambil sampel sajalah secara acak, silakan KPU tentukan daerahnya mana. Kami sudah nggotong-nggotong komputer soalnya. Memungkinkan enggak kita sandingkan data DPT versi KPU dengan hasil temuan kami,” pinta Arif Wibowo, Ketua Tim Kajian Teknis DPT PDI-P saat itu.

Namun, tantangan PDI-P itu bertepuk sebelah tangan. ”Tak memungkinkan saat ini karena itu hal teknis,” kata Husni Kamil Manik berusaha mengakhiri debat hari itu.

Untuk meyakinkan komitmen KPU, Husni mengakui memang masih ada kekurangan, namun semua akan diproses untuk perbaikan. Husni sampai berjanji dengan nada tinggi, sesuatu yang jarang dilakukan oleh sosok lemah lembut ini.

”Kami tak akan membiarkan persoalan ini dibawa dalam pemungutan suara. Kami terbuka untuk perbaikan. Secara reguler kami akan rutin melakukan pertemuan,” kata Husni.

Ia mengakui jika ada kekurangan, sambil berjanji untuk serius memperbaiki.

Jawaban Husni tak memuaskan Arif sebagai orang PDI-P yang pernah ditelikung oleh kualitas DPT yang amburadul di pemilu sebelumnya, sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR yang mendukung berbagai program dan pendanaan KPU.

Dalam rapat pleno sebelumnya dengan KPU, PDI-P sempat melontarkan pernyataannya bahwa pada pemilu sebelumnya PDI-P harus membayar mahal ke "pihak luar negeri" untuk mendapatkan basis data DPT.

Kini, PDI-P menilai KPU lebih terbuka dan PDI-P telah mendapatkan data mulai DP4 milik Kementerian Dalam Negeri hingga DPT yang merupakan hasil final versi KPU.

Namun, dengan berbekal aplikasi yang dimiliki PDI-P, mereka menyebutnya sebagai DPT Analyzer, PDI-P tetap menemukan berbagai potensi masalah yang bisa digunakan menelikung peserta pemilu.

Berdasarkan hasil DPT Analyzer milik PDI-P, dari 186.165.884 data pemilih dalam DPT yang diberikan KPU kepada parpol dengan asumsi bahwa 10,4 juta data bermasalah telah dibersihkan KPU, ternyata masih terdapat 22,1 juta pemilih bermasalah dengan 7 jenis masalah dan 47,4 juta pemilih bermasalah dengan 10 jenis masalah.

”Terus terang kami belum bisa menerima rekap ini. Bersihkanlah data ini hingga relatif tak bermasalah. Logistik tak ada masalah, anggaran enggak masalah, mungkin perlu ditambah dan kita punya komitmen untuk mendukung,” kata Arif.

LUCKY PRANSISKA Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) dan komisioner KPU, Sigit Pamungkas (kiri) dan Hadar Nafis Gumay mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif di Jakarta, Selasa (7/5/2013). KPU juga mengumumkan lebih dari 20 nama caleg ganda yang didaftarkan oleh partai politik untuk pemilu legislatif 2014. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Masih banyak kekurangannya, namun DPT yang online yang bisa diakses terbuka masyarakat melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) itu akhirnya menjadi salah satu warisan terbaik KPU hingga kini.

Beberapa hari setelah sidang itu, kepada wartawan Husni mengungkapkan, sebenarnya pihaknya bisa saja mematahkan argumentasi Arif saat itu di depan banyak peserta. Namun, pihaknya tak mau melakukannya secara frontal atau terbuka.

Sikap frontal yang mempermalukan lawan bicara, bisa membuat situasi bertambah panas dan kontraproduktif bagi KPU yang berusaha merangkul semua pihak agar percaya kepada kredibiltas KPU.

Kita berharap, para komisioner KPU lainnya mewarisi tangan dingin Husni dalam merawat berbagai perbedaan pandangan yang ada.

Baca pula: Mengenang Husni Kamil Manik, Kiprah Sang Pengawal Demokrasi Itu Telah Paripurna