Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Ini Masalah Nyawa, Seharusnya Menteri Jokowi Mundur Semuanya

Kompas.com - 07/07/2016, 15:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpendapat bahwa menteri-menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla seharusnya mundur dari jabatannya masing-masing.

Pendapat tersebut disampaikan Fahri menyikapi jatuhnya korban jiwa pemudik Lebaran 2016 saat kemacetan parah.

"Pemerintahan Jokowi-JK harusnya tahun ini menterinya mundur semuanya. Saya katakan secara keras karena ini masalah nyawa warga negara," ujar Fahri melalui siaran pers, Kamis (7/7/2016).

Ada beberapa hal dari kinerja pemerintah soal mudik yang menjadi sorotan Fahri, misalnya, mengatasi kemacetan.

(Baca: Pimpinan MPR Minta Pemerintah Sampaikan Maaf soal Korban Saat Macet Arus Mudik)

Menurut dia, kemacetan saat arus mudik selalu berulang setiap tahun. Padahal, ia yakin ada langkah antisipasinya.

"Kalau kita melakukan hal yang sama setiap tahunnya, tapi mengharapkan hasil yang beda, ini kegilaan pemerintah. Seperti tidak tahu jalan keluar," ujar politisi yang dipecat PKS itu.

Menurut Fahri, teknologi seharusnya dimanfaatkan. Ia yakin kemajuan teknologi bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan yang terus berulang setiap tahun.

"Ada (aplikasi) Waze yang setiap saat bisa melihat kemacetan. Pemerintah bisa melacak dengan teknologi dan menghitung semuanya yang ada sehingga tidak berkumpul di satu titik pada saat yang sama," ujar dia.

(Baca: "Absurd, Tujuh Jam Tak Bergerak di Tol Brebes Timur")

Selain itu, pemerintah seharusnya mempunyai teknologi untuk melacak kendaraan selama lima tahun ke depan agar dapat memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan mobil atau sepeda motor pribadi.

Dengan begitu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan lalu lintas yang tepat demi menghindari kemacetan.

"Jadi berapa mobil yang akan pulang setahun sampai lima tahun ke depan bisa dilacak. Pemerintah jadi bisa mengalkulasi jumlah kendaraan dan jumlah ruang jalan sehingga ada solusi," ujar Fahri.

Sebanyak 17 pemudik meninggal dunia selama arus mudik Lebaran, sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2016 di wilayah Kabubaten Brebes, Jawa Tengah.

Sebagian dari korban tersebut meninggal saat kemacetan parah. (Baca: Ini Daftar 17 Orang yang Meninggal dalam Arus Mudik di Brebes)

Kepala Pusat Krisis Kemenkes RI Achmad Yurianto melalui keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan para korban meninggal dunia.

"Kelelahan dan kekurangan cairan dapat berdampak fatal, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orangtua, dan mereka yang memiliki penyakit kronis (hipertensi, diabetes, atau jantung)," ujar Yurianto.

(Baca: Soal 12 Orang Meninggal Akibat Kemacetan di Jalan Tol, Ini Kata Jonan)

"Ditambah kondisi kabin kendaraan yang kecil, tertutup, dan pemakaian AC yang terus-menerus. Hal ini akan menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan CO2," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com