Menteri Agama Sebut Tidak Layak Pelaku Bom Mengatasnamakan Agama

Kompas.com - 06/07/2016, 19:04 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Ambaranie Nadia K.MMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pelaku teror tidak layak mengatasnamakan sebuah agama karena agama mengajarkan kedamaian.

Hal itu ia sampaikan menanggapi sejumlah teror bom menjelang Lebaran 2016 di Arab Saudi, yakni di Kota Madinah, Jeddah, dan Qatif, pada Senin (4/7/2016).

Teror bom juga terjadi di Solo pada Selasa (5/7/2016). Teror tersebut diduga berkaitan dengan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

"Tentunya itu kejadian yang sangat mengagetkan kita semua, apalagi yang terjadi di Kota Suci. Tidak pada tempatnya dan tidak layak pelaku mengatasnamakan agama, apalagi Islam, karena Islam adalah agama yang damai," kata Lukman seusai berkunjung di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Rabu (6/7/2016).

Menurut Lukman, tindak terorisme tidak dapat dikaitkan dengan agama Islam. Penganut Islam sangat tidak setuju dengan kekerasan dan kekejian seperti yang telah dilakukan dan diperlihatkan oleh kelompok teroris tersebut.

"Terorisme sama sekali bukan untuk kepentingan agama Islam. Hal itu sangat bertentangan dengan ajaran agama," kata Lukman.

Presiden RI Joko Widodo mengecam keras aksi teror yang terjadi di Arab Saudi. Jokowi menegaskan, tidak ada alasan apa pun yang dapat dibenarkan untuk berbuat kekerasan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X