Kompas.com - 06/07/2016, 05:05 WIB
EditorSandro Gatra

Lembaga peradilan, belakangan ini sering disebut dalam perbincangan atau pemberitaan terkait pemberantasan korupsi di negeri ini. Hal itu terjadi menyusul adanya sejumlah aparat lembaga itu yang diproses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus korupsi.

Berdasarkan catatan Kompas, dari 10 kali operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Januari hingga Juni 2016, lima di antaranya melibatkan aparatur pengadilan, dari hakim, panitera, hingga pejabat MA.

Mereka ditangkap dengan penyebab yang hampir sama, yaitu diduga menerima suap terkait "pengurusan" perkara.

Aparat lembaga peradilan terakhir yang ditangkap KPK adalah Santoso. Panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ini ditangkap pada Kamis pekan lalu.

Santoso merupakan panitera ketiga yang ditangkap KPK di enam bulan pertama 2016. Sebelumnya, pada 20 April, KPK menangkap Edy Nasution, panitera PN Jakarta Pusat. Panitera lain yang ditangkap KPK adalah Rohadi, panitera PN Jakarta Utara pada 15 Juni lalu.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yaitu Janner Purba dan Toton, menjadi hakim yang ditangkap KPK pada semester pertama 2016. Mereka ditangkap Mei 2016.

Sementara Andri Tristianto Sutrisna harus nonaktif dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA), setelah ditangkap KPK pada Februari lalu.

Kebanggaan MA

Terkait persoalan itu, dalam acara menjelang buka puasa di Jakarta pada Jumat (1/7), Ketua MA Hatta Ali menuturkan, proses hukum yang harus dijalani hakim, panitera, dan staf MA di atas merupakan akibat dari apa yang mereka perbuat.

Sejumlah langkah, lanjut Hatta Ali, telah diambil lembaganya terkait kasus tersebut. Langkah itu seperti memecat dua orang di PN Jakpus karena diduga tersangkut kasus Edy Nasution.

Sejumlah hakim di daerah, yang membuat kesalahan, juga telah mendapat sanksi berupa mutasi atau dicabut kewenangannya dalam memutus perkara.

Langkah ini diambil karena sejumlah kasus itu telah mencoreng kebanggaan MA yang selama empat kali berturut-turut memperoleh catatan wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Itulah kerja dalam diam MA," kata Hatta Ali.

Pernyataan Hatta Ali itu mengingatkan dengan yang disampaikan Rimawan Pradiptyo. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ini mengingatkan, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung akan mendorong keluar investor yang mengandalkan kompetisi kualitas dan inovasi teknologi.

Pada saat bersamaan, akan masuk investor yang mengandalkan penyogokan sebagai salah satu praktik usaha.

"Korupsi juga punya korelasi negatif dengan kemampuan administrasi pemerintah serta fungsi, kualitas, dan efektivitas pemerintah," tambah Rimawan.

Terkait hal ini, lembaga peradilan jadi salah satu kunci sukses dari pemberantasan korupsi. Lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya jadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi.

Cukup sulit membayangkan, korupsi dapat diberantas, sementara lembaga peradilan sebagai bagian dari "alat pembersihnya" belum bebas dari korupsi.

Selain sejumlah upaya yang telah dituturkan Hatta Ali, langkah lain agaknya juga perlu dilakukan MA untuk membuat lembaga itu makin bersih, dipercaya, dan berwibawa.

Cara itu, misalnya, memperkuat kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal kekuasaan kehakiman seperti yang diusulkan melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang kini sedang disusun DPR. Sayangnya, untuk hal ini sepertinya MA masih keberatan. (Stefanus Osa)

Kompas TV JK: Peradilan Kita Perlu Dievaluasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 11 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.