Ketika Lembaga Peradilan Menjadi Sorotan...

Kompas.com - 06/07/2016, 05:05 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
EditorSandro Gatra

Lembaga peradilan, belakangan ini sering disebut dalam perbincangan atau pemberitaan terkait pemberantasan korupsi di negeri ini. Hal itu terjadi menyusul adanya sejumlah aparat lembaga itu yang diproses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus korupsi.

Berdasarkan catatan Kompas, dari 10 kali operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Januari hingga Juni 2016, lima di antaranya melibatkan aparatur pengadilan, dari hakim, panitera, hingga pejabat MA.

Mereka ditangkap dengan penyebab yang hampir sama, yaitu diduga menerima suap terkait "pengurusan" perkara.

Aparat lembaga peradilan terakhir yang ditangkap KPK adalah Santoso. Panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ini ditangkap pada Kamis pekan lalu.


Santoso merupakan panitera ketiga yang ditangkap KPK di enam bulan pertama 2016. Sebelumnya, pada 20 April, KPK menangkap Edy Nasution, panitera PN Jakarta Pusat. Panitera lain yang ditangkap KPK adalah Rohadi, panitera PN Jakarta Utara pada 15 Juni lalu.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yaitu Janner Purba dan Toton, menjadi hakim yang ditangkap KPK pada semester pertama 2016. Mereka ditangkap Mei 2016.

Sementara Andri Tristianto Sutrisna harus nonaktif dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA), setelah ditangkap KPK pada Februari lalu.

Kebanggaan MA

Terkait persoalan itu, dalam acara menjelang buka puasa di Jakarta pada Jumat (1/7), Ketua MA Hatta Ali menuturkan, proses hukum yang harus dijalani hakim, panitera, dan staf MA di atas merupakan akibat dari apa yang mereka perbuat.

Sejumlah langkah, lanjut Hatta Ali, telah diambil lembaganya terkait kasus tersebut. Langkah itu seperti memecat dua orang di PN Jakpus karena diduga tersangkut kasus Edy Nasution.

Sejumlah hakim di daerah, yang membuat kesalahan, juga telah mendapat sanksi berupa mutasi atau dicabut kewenangannya dalam memutus perkara.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X