Pemerintah Diminta Serius Tanamkan Ajaran Islam Inklusif dan 'Rahmatan Lil Alamin'

Kompas.com - 05/07/2016, 21:11 WIB
Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa dan Sumatera, Nusron Wahid di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/6/2016) Nabilla TashandraKoordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa dan Sumatera, Nusron Wahid di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/6/2016)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan bahwa teroris berkedok agama memang sudah ada.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih berkosentrasi mengedukasi masyarakat akan pemahaman Islam yang rahmatan lil 'alamin.

"Ini peringatan dini pemerintah untuk serius menanamkan pemahaman nilai-nilai agama Islam yang inklusif dan berbasis 'rahmatan lil alamin'," ujar Nusron dalam keterangan persnya, Selasa (5/7/2016).

Menurut dia, telah terjadi penyimpangan terhadap ajaran Islam oleh para teroris itu. Hal tersebut berimbas pada kejadian bom bunuh diri belakangan ini.

"Ini ada pemahaman yang salah tentang agama Islam. Yang dipahami sebagian kecil umat Islam Indonesia hanya luarnya saja. Kalau pemerintah diam saja, maka akan merusak citra Islam di Indonesia dan berbahaya bagi masa depan NKRI," kata Nusron.

(baca: Setya Novanto: Tunjukkan kepada Pengecut Teroris, Kita Tidak Gentar!)

Menurut Nusron, pemahaman akan imbalan mati syahid bisa menjadi pemicunya. Karena negara yang memang sudah mempunyai landasan hukum pun dilawannya dengan mengatasnamakan agama.

"Ini menandakan ini salah paham. Kita dimusuhi, bahkan negara yang sah ini, apalagi kantor Polisi dimusuhi," kata dia.

Nusron menyatakan, Partai Golkar sebagai kekuatan politik terbesar kedua di Indonesia tidak sekadar mengutuk kejadian. Namun, juga menekankan imbauan bahaya terorisme yang berkembang atas nama agama.

(baca: Fahri Hamzah: Rentetan Bom Menyakiti Perasaan Umat Islam)

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X