Kompas.com - 04/07/2016, 16:04 WIB
Pemaparan sebelum menggelar sidang isbat di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (5/6/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPemaparan sebelum menggelar sidang isbat di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (5/6/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1437 Hijriah pada Senin (4/7/2016) sore.

Namun, di sisi lain, Pengurus Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 6 Juli 2016.

Menurut Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, jatuhnya waktu Lebaran atau Idul Fitri yang telah ditetapkan Muhammadiyah bukanlah persoalan sama atau tidak dengan pemerintah.

"Tapi, ini menyangkut keyakinan kami tentang penghitungan kalender itu," kata Mu’ti saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Dalam menentukan 1 Syawal, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal.

Metode tersebut merupakan metode yang sama digunakan para ulama dalam menentukan kalender hijriah dan jadwal ibadah shalat selama ini.

"Perhitungan hisab itu dengan melihat peredaran bumi, peredaran bintang, peredaran bulan, kemudian posisi garis lintang, garis bujur, dan juga posisi matahari. Itu yang dilakukan," ucap Mu'ti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan wujudul hilal itu, maka berapa pun posisi hilal itu sudah dihitung sebagai bulan baru. Berdasarkan itu maka Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1437 H bertepatan dengan 6 Juli 2016," tuturnya.

Sementara itu, pemerintah menggunakan dua metode dalam menentukan 1 Syawal, yaitu dengan metode hilal dan metode rukyat.

Hal itu sebagaimana diatur di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, fatwa itu juga mengatur kewajiban Kemenag untuk berkonsultasi dengan MUI, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait sebelum menentukan ketiganya.

"Selama ini, Pemerintah Indonesia mengkuti fatwa MUI yang lahir tahun 2004," kata Lukman dalam keterangan tertulis.

"Di situ dinyatakan bahwa pemerintah mendapatkan kewenangan untuk menetapkan dengan dua metode, yaitu hisab dan rukyat. Dua-duanya digunakan," ujarnya.

(Baca juga: Tentukan Lebaran, Kementerian Agama Gelar Sidang Isbat Hari Ini)

Kompas TV Menag Lukman: Puasa 1 Ramadhan Senin 6 Juni 2016
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Nasional
BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Nasional
Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Nasional
Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Nasional
Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Nasional
Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Nasional
Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Nasional
Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Nasional
Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Nasional
Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Nasional
Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.