Wacanakan Imunisasi Ulang, Anggota Komisi IX Desak Pemerintah Ambil Langkah Ini

Kompas.com - 30/06/2016, 10:30 WIB
KOMPAS.COM/ RAJA UMAR" Naila, Pelaksana Tugas Kasie Pemeriksaan BBPOM Banda Aceh Memperlihatkan tiga botol vaksin kadaluarsa yang ditemukan di Rumah Sakit Swasta di Aceh Barat"
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, ada sejumlah langkah yang harus ditempuh Kementerian Kesehatan jika memutuskan untuk menggelar vaksinasi ulang.

Vaksinasi ulang diwacanakan menyusul adanya temuan Polri terkait peredaran vaksin palsu di beberapa daerah.

Pertama, kata Saleh, pemerintah harus terlebih dahulu mengumumkan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga pernah menggunakan vaksin palsu.

"Hingga Selasa malam, BPOM menyebut ada 28 institusi kesehatan yang diduga pernah menggunakannya," ujar Saleh melalui keterangan tertulis, Kamis (30/6/2016).

(Baca: Ini Alasan Bareskrim Enggan Ungkap Nama Rumah Sakit yang Langganan Vaksin Palsu)

Kemudian pemerintah didesak untuk mendata terkait jumlah anak di masing-masing institusi kesehatan yang diimunisasi dengan vaksin palsu. Pendataan tersebut dinilai penting untuk mengetahui berapa jumlah anak yang perlu diimunisasi ulang.

"Kalau pemerintah serius, data-data itu pasti didapatkan. Di setiap rumah sakit dan poliklinik, data dan medical record pasien selalu ada. Apalagi data imunisasi, itu selalu tercatat karena ada beberapa kali pemberian vaksin yang dilakukan bagi anak-anak," ujar Politisi PAN itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Kementerian Kesehatan Akan Adakan Vaksinasi Ulang)

Data tersebut nantinya dapat dijadikan dasar jika pemerintah hendak melakukan vaksinasi ulang. Namun, sebelumnya para orang tua yang bersangkutan perlu diajak bicara dan diyakinkan bahwa vaksin yang diberikan asli.

Adapun untuk menghindari hal sama terulang perlu dipastikan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan fungsinya dengan baik, sebab otoritas pengawasan yang dimiliki BPOM merupakan kunci utamanya.

Karena itu, lanjut Saleh, BPOM perlu merumuskan road map yang jelas terkait pengawasan dan pengamanan terhadap semua produk obat, makanan, minuman, dan kosmetik yang beredar di Indonesia.

(Baca: Jangan-jangan Vaksin Anakku Palsu...)

Selain itu, koordinasi antara lembaga-lembaga negara juga dinilai penting. Koordinasi itu setidaknya melibatkan Kemenkes, Kepolisian, BPOM, seluruh sarana penyedia layanan kesehatan, serta instansi lainnya.

"BPOM tidak mungkin mengerjakan sendiri. Partisipasi semua pihak sangat diperlukan. Terutama partisipasi masyarakat luas," tutup dia.

Upaya pengungkapan kasus vaksin palsu ini berawal dari temuan penyidik Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri di tiga wilayah, yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, keberadaan vaksin palsu itu diketahui beredar sejak 2003 silam.

Saat ini, pihak aparat masih menggali informasi lebih jauh dari pelaku yang telah ditangkap. 

Dalam penggeledahan beberapa waktu lalu, penyidik mengamankan barang bukti, yakni 195 saset hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin anti-snake, dan sejumlah dokumen penjualan vaksin.

Polisi telah menetapkan 16 tersangka. Mereka dijerat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan denda Rp 1,5 miliar dan Pasal 62 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

Nasional
Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Nasional
Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Nasional
Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X