Zulkifli Hasan: Warga Lampung Bisa Menjadi Gubernur DKI Jakarta

Kompas.com - 30/06/2016, 10:05 WIB
- -
Penulis advertorial
|
Editoradvertorial

Memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia, dari mana pun asalnya dan di mana pun ia tinggal, adalah pengertian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya dari Lampung tinggal di Jakarta. Orang Jakarta berhak menjadi gubernur DKI Jakarta, saya juga bisa. Orang Jakarta bisa jadi presiden, saya juga bisa,” ungkap Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ketika menjelaskan pengertian dari NKRI kepada warga kabupaten Pringsewu Lampung.

Begitu juga sebaliknya, lanjut Zulkifli, orang Ambon, Sunda, Jawa, Batak, Sulawesi yang tinggal di Lampung memiliki hak yang sama untuk menjadi gubernur Lampung. NKRI memiliki artian setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya dari mana pun dan di mana pun ia tinggal,

“Jadi jangan ada lagi ribut-ribut soal itu,” ujar politisi dari partai PAN yang juga Menteri Perhutanan periode 2009-2014 ini.

Rabu (29/6/2016) Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke kabupaten Pringsewu Lampung untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR  RI. Dalam satu hari itu, sambil menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan, Zulkifli Hasan dua kali bertemu dengan warga dan menjelaskan tentang Empat Pilar MPR RI, yaitu dengan para jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) setelah melakukan ibadah sholat zuhur di masjid, dan dengan warga dari Paguyuban RT Dan Bayan kabupaten Pringsewu di balai warga.

Dalam pidatonya, Zulkifli Hasan menekankan perbedaan yang tidak seharusnya menjadi memecah belah warga, khususnya penganut agama Islam. Seperti jumlah rakaat pada shalat tarawih, gaya berpakaian menggunakan celana ngatung, memelihara jenggot, hingga penetapan hari raya Idul Fitri. Menurutnya, perbedaan-perbedaan tersebut merupakan keragaman yang memang menjadi identitas keindonesiaan Indonesia. Identitas tersebut tertuang dalam semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

“Yang nggak boleh itu nggak shalat, itu tidak Pancasialis,” lanjut Zulkifli.

Tidak hanya kesamaan hak dan keragaman yang tertuang dalam pilar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Zulkifli juga menjelaskan Pancasila dan UUD 1945 yang juga menjadi pilar MPR RI.

Menurut Zulkifli, Pancasila sebagai landasan negara yang digali oleh proklamator kemerdekaan Indonesia adalah suatu hal yang bukan untuk dihafal, namun harus dijadikan perilaku, dengan mengamalkan kelima sila dari Pancasila.

Perilaku Pancasialis, atau perilaku yang didasarkan oleh Pancasila, adalah perilaku yang disinari oleh cahaya ilahi, sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X