Demokrat Keberatan Istilah OTT pada Penangkapan Putu Sudiartana, Ini Respons KPK

Kompas.com - 30/06/2016, 09:55 WIB
Komisioner KPK Saut Situmorang saat menghadiri konferensi pers Transparency International Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner KPK Saut Situmorang saat menghadiri konferensi pers Transparency International Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta agar proses penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi tidak dilihat dalam arti sempit.

Hal itu dikatakan Saut menanggapi keberatan politisi Partai Demokrat terkait istilah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana.

"Itulah pentingnya open mind atas realitas hukum. Kalau tidak, maka kita memang sulit membedakan mana solid mana lemah," ujar Saut melalui pesan singkat, Kamis (30/6/2016).

(Baca: Operasi Tangkap Tangan KPK Terkait Proyek Jalan Rp 300 M di Sumbar)

Menurut Saut, dalam kasus yang melibatkan Putu Sudiartana, perlu dilihat delik formil dan materil suatu peristiwa sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Saut memastikan penyidik dan penuntut KPK telah yakin terhadap adanya dugaan tindak pidana dalam kasus yang melibatkan Putu, meski perbuatan korupsi berupa suap tidak dilakukan secara langsung. Ia pun meminta agar hal tersebut dibuktikan melalui pengadilan.

"Kalau hanya diikuti dengan pendekatan yang linier alias tidak progresif, maka upaya kita untuk menaikan angka index persepsi korupsi yang 36 saat ini akan jalan di tempat," kata Saut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin berharap KPK mengklarifikasi penyematan status operasi tangkap tangan terhadap kadernya di DPR, I Putu Sudiartana.

(Baca: Demokrat Minta KPK Ubah Keterangan soal Operasi Tangkap Tangan I Putu Sudiartana)

Sebab, penjelasan KPK dalam jumpa persnya Rabu (29/6/2016) malam, dinilai kurang menggambarkan proses OTT yang lazim.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

Nasional
Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Nasional
Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Nasional
Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.