KY Diminta Jangan Pilih Hakim Agung yang Tidak Kompeten dan Bermasalah

Kompas.com - 29/06/2016, 22:53 WIB
Gedung Komisi Yudisial, Jakarta. KIKI NASUTIONGedung Komisi Yudisial, Jakarta.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta Komisi Yudisial (KY) lebih berhati-hati saat melakukan proses seleksi calon hakim agung. Saat ini, Mahkamah Agung (MA) membutuhkan delapan hakim agung.

Peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan yang merupakan salah satu anggota koalisi, Liza Farihah, meminta KY hanya meloloskan calon hakim agung yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik untuk diusulkan ke DPR.

Pasalnya, KPP menemukan calon hakim agung yang tidak memiliki visi misi yang jelas dan belum memiliki kompetensi yang sesuai serta integritas yang baik dalam proses seleksi wawancara tersebut.

"Kami meminta KY tidak meloloskan calon hakim agung yang job seeker karena tidak memiliki visi misi yang jelas untuk menjadi hakim agung dan belum tentu memiliki kompetensi yang sesuai dan integritas yang baik," ujar Liza melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (29/6/2016).

(Baca: Calon Hakim Agung Akui Pernah Didekati Pengacara dan Digoda Suap)

Liza mengatakan, sejak awal, KPP telah mengawal proses seleksi calon hakim agung dan turut melakukan pemantauan. KPP menilai dalam proses wawancara tersebut terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak relevannya pertanyaan yang diajukan KY dan calon hakim agung yang dianggap tidak berkompeten.

"Dari pemantauan itu, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian," kata Liza.

Liza menuturkan, beberapa pertanyaan yang diajukan panelis tidak relevan dalam menggali kapasitas calon sebagai hakim agung karena mereka diminta untuk menguraikan pasal demi pasal beberapa peraturan berdasarkan hafalan.

Pengujian berupa hafalan peraturan itu, kata Liza, tidak relevan dalam menggali pemahaman hukum calon hakim agung. Selain itu, KPP menilai konfirmasi atas rekam jejak calon tidak dilakukan berdasarkan data terbaru.

(Baca: Para Calon Hakim Agung Dinilai Tak Punya Terobosan Pemberantasan Korupsi)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

Nasional
Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X