Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Bareskrim Enggan Ungkap Nama Rumah Sakit yang Langganan Vaksin Palsu

Kompas.com - 29/06/2016, 19:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal Polri enggan mengungkap nama-nama rumah sakit dan klinik yang berlangganan vaksin palsu,

Berdasarkan data kepolisian, ada empat rumah sakit berlokasi di Bekasi yang disebut berlangganan vaksin palsu.

Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dobo Sukmanto khawatir penyidikan kasus vaksin palsu bisa terpengaruh jika nama-nama rumah sakit itu diungkap.

"Kalau kami buka nama rumah sakitnya, barangnya hilang, kami malah enggak dapat," ujar Ari di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/6/2016) malam.

Ari mengatakan, saat ini penyidik masih mengumpulkan sejumlah bukti penguat apakah rumah sakit tersebut terlibat secara korporasi atau ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya.

Polisi masih menelusuri apakah pihak rumah sakit dan klinik yang berlangganan itu mengetahui bahwa vaksin yang mereka gunakan itu palsu.

"Kalau sudah, nanti kami sampaikan barang buktinya, vaksinnya berapa. Dirtipideksus akan segera informasikan RS mana kalau sudah selesai," kata Ari.

Ari mengatakan, penyidik tengah mengaudit jumlah hasil produksi yang dihasilkan para produsen.

Caranya, dilihat dari lamanya beroperasi, kemampuan mesin untuk memproduksi, dan berapa jumlah orang dalam satu jaringan itu sehingga diketahui berapa jumlah vaksin yang telah mereka hasilkan.

Jika diungkap terlalu dini, kata Ari, dikhawatirkan justru malah terjadi kegaduhan.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Kombes Pol Agung Setya mengatakan, pengungkapan nama rumah sakit akan menimbulkan kesan buruk masyarakat terhadap rumah sakit tersebut.

Padahal, belum bisa dipastikan apakah yang terlibat dalam kasus ini hanya perorangan atau menjerat korporasi.

Agung mengatakan, pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk menguatkan bukti siapa saja yang bisa dijerat berikutnya.

Bareskrim Polri telah menetapkan 16 tersangka terkait vaksin palsu di mana tujuh di antaranya merupakan produsen.

Sementara, sisanya merupakan distributor dan pembuat label vaksin.

Agung menduga masih ada pelaku lain yang berkeliaran di sejumlah daerah terkait vaksin palsu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com