Ini Alasan Bareskrim Enggan Ungkap Nama Rumah Sakit yang Langganan Vaksin Palsu

Kompas.com - 29/06/2016, 19:24 WIB
Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dono Sukmanto Ambaranie Nadia K.MKepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dono Sukmanto
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal Polri enggan mengungkap nama-nama rumah sakit dan klinik yang berlangganan vaksin palsu,

Berdasarkan data kepolisian, ada empat rumah sakit berlokasi di Bekasi yang disebut berlangganan vaksin palsu.

Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Ari Dobo Sukmanto khawatir penyidikan kasus vaksin palsu bisa terpengaruh jika nama-nama rumah sakit itu diungkap.

"Kalau kami buka nama rumah sakitnya, barangnya hilang, kami malah enggak dapat," ujar Ari di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/6/2016) malam.

Ari mengatakan, saat ini penyidik masih mengumpulkan sejumlah bukti penguat apakah rumah sakit tersebut terlibat secara korporasi atau ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya.

Polisi masih menelusuri apakah pihak rumah sakit dan klinik yang berlangganan itu mengetahui bahwa vaksin yang mereka gunakan itu palsu.

"Kalau sudah, nanti kami sampaikan barang buktinya, vaksinnya berapa. Dirtipideksus akan segera informasikan RS mana kalau sudah selesai," kata Ari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ari mengatakan, penyidik tengah mengaudit jumlah hasil produksi yang dihasilkan para produsen.

Caranya, dilihat dari lamanya beroperasi, kemampuan mesin untuk memproduksi, dan berapa jumlah orang dalam satu jaringan itu sehingga diketahui berapa jumlah vaksin yang telah mereka hasilkan.

Jika diungkap terlalu dini, kata Ari, dikhawatirkan justru malah terjadi kegaduhan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Fit and Proper Test' Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

"Fit and Proper Test" Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

Nasional
KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X