Kompas.com - 28/06/2016, 16:23 WIB
Ilustrasi ThinkstockphotosIlustrasi
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menjamin anak-anak yang menggunakan vaksin palsu akan dilakukan vaksin ulang secara gratis.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan, saat ini pihaknya masih memetakan di wilayah mana saja balita yang telah diberikan vaksin palsu.

"Kalau vaksin tidak timbulkan kekebalan, akan dilakukan vaksin ulang. Pemerintah siap berikan vaksin gratis," ujar Linda di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Saat ini, Bareskrim Polri bersama Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan akan membentuk satuan tugas untuk menindaklanjuti kasus vaksin palsu.

(baca: BPOM Temukan 28 Fasilitas Layanan Kesehatan Pakai Vaksin dari Sumber Tak Resmi)

"Tim Kemenkes akan mengatasinya dengan pemeriksaan oleh dokter anak dan melihat dampak kesehatannya setelah divaksin," kata Linda.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Aman Bhakti Pulungan mengimbau masyarakat tidak takut untuk melakukan vaksin berkala.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, vaksin palsu ini tidak menimbulkan efek samping selain membuat anak-anak tidak kebal terhadap penyakit sebagaimana fungsi vaksin.

(baca: Ini Daftar 12 Vaksin yang Dipalsukan)

"Kalau vaksin ini jumlahnya berlebihan, untuk efek penguat. Dia tidak akan buat efek jelek ke anak kalau berlebihan," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Pengganti Azis Syamsuddin di DPR

Golkar Siapkan Pengganti Azis Syamsuddin di DPR

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.