Polri, Kemenkes, dan BPOM Bentuk Satgas Vaksin Palsu

Kompas.com - 28/06/2016, 14:22 WIB
Pertemuan Bareskrim Polri dengan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (28/6/2016). Ambaranie Nadia K.MPertemuan Bareskrim Polri dengan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agung Setya mengatakan, kepolisian beserta sejumlah pihak terkait membentuk satuan tugas (satgas) untuk penanganan beredarnya vaksin palsu di Indonesia.

Satgas dibentuk setelah melihat penyebaran vaksin meluas. Tak hanya beredar di Jakarta, tapi juga merambah Semarang dan Medan. Satgas terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta lembaga terkait bidang kesehatan.

(Baca: Rumah Pembuat Vaksin Palsu di Bintaro Sering Didatangi Mobil Tak Dikenal)

"Terkait fenomena vaksin palsu, dalam rapat tadi kami simpulkan pembentukan satgas penanganan vaksin palsu. Satgas akan bekerja secepatnya," ujar Agung seusai rapat koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. DPR sebelumnya sudah memerintahkan untuk pembentukan satgas vaksin palsu ini.

Agung mengatakan, satgas akan bertemu membahas tindak lanjut temuan vaksin palsu, Rabu (29/6/2016) besok. "Pembahasan untuk bertindak di lapangan untuk fenomena vaksin palsu ini," kata Agung.

(Baca: Menkes Setuju Pembuat Vaksin Palsu Dihukum Mati)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Satgas akan bekerja sama dengan oara stakeholder bidang kesehatan, antara lain untuk pemeriksaan laboratorium dan untuk keterangan ahli dalam proses hukum. Dampak dari vaksin palsu ini juga akan ditangani secepat mungkin, bermodalkan identifikasi sebaran distribusinya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan, satgas penting untuk dibentuk supaya ada tindaklanjut dari temuan soal vaksin palsu.

"Dari suplai, kami dorong supaya dinolkan, ditiadakan sama sekali. Satgas nanti akan bergerak mencari titik di mana dicurigai terima vaksin ini," kata Linda.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.