Pekerjaan Rumah Menanti Tito Karnavian...

Kompas.com - 27/06/2016, 23:48 WIB
Kepala BNPT, Komjen Pol Tito Karnavian saat menyambut sejumlah anggota Komisi III DPR yang mendatangi rumah dinasnya di Kompleks Polri Ragunan, Jakarta, Rabu (22/6/2016). Kedatangan Komisi III DPR merupakan bagian dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito sebagai calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESKepala BNPT, Komjen Pol Tito Karnavian saat menyambut sejumlah anggota Komisi III DPR yang mendatangi rumah dinasnya di Kompleks Polri Ragunan, Jakarta, Rabu (22/6/2016). Kedatangan Komisi III DPR merupakan bagian dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito sebagai calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengucapkan selamat kepada Komisaris Jenderal Tito Karnavian yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR mengesahkan pencalonan Tito sebagai Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dalam sidang paripurna, Senin (27/6/2016). Tito tinggal menunggu waktu pelantikan. 

"PAN mengucapkan selamat bekerja mengemban tugas negara kepada Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri terpilih," kata Viva dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/6/2016).

Dengan disahkannya Tito, Viva menilai proses regenerasi kepemimpinan Polri berjalan dengan baik dan berkualitas. Dia mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi nilai tambah dalam meningkatkan profesionalisme Polri.

Viva mengatakan, partainya memiliki beberapa harapan kepada Tito. Pertama, dapat menjadikan institusi kepolisian sebagai alat negara, bukan alat dari kepentingan kekuasaan, korporasi, atau kelompok tertentu.

"Polisi adalah bersumber dan milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, polisi harus tetap memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas-tugas negara," ucap dia.

Kedua, Polri dapat menjadi garda depan membangun supremasi hukum berdasarkan aturan hukum yang mengabdi pada keadilan dan kepentingan nasional. Selain itu, Polri juga harus menghindari dari penyalahgunaan kekuasaan dan praktik kolutif.

Ketiga, kepolisian harus sinergis, koordinatif, dan integratif dengan kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak boleh kasus hukum dijadikan sebagai sarana kompetisi antarlembaga penegak hukum, hanya sekadar untuk menunjukkan kehebatan dan pencitraan dibanding yang lain," tutur dia.

Keempat, dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, kepolisian diharapkan dapat bersikap profesional dan disiplin, kemudian menjadi aparat negara yang bersih dan serius mewujudkan clean goverment dan good governance.

Kelima, kepolisian harus lebih meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat agar tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi, dan merasa diayomi. Kepolisian tidak boleh berjarak dari masyarakat, tetapi harus melebur dan menyatu dalam rangka menjalankan tugasnya.

Keenam, Kapolri diharapkan dapat memperjuangkan tingkat kesejahteraan prajurit Bhayangkara yang lebih layak dan bermartabat. Dengan demikian, tugas negara dapat berjalan maksimal dan tidak tergoda oleh sikap dan perilaku yang koruptif dan hedonis.

Viva mengatakan, PAN meyakini calon Kapolri terpilih dapat menjadi komandan yang profesional dalam mengemban tugas negara. Dia mengatakan, banyak tugas baru yang telah menanti calon Kapolri terpilih.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X