Istana Bantah Pemerintah Pro Industri Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan tidak ada niatan dari pemerintah untuk menguntungkan industri rokok. Kecurigaan ini sebelumnya muncul dari keengganan pemerintah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) serta Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang relatif lancar.

Pramono mengatakan, anggapan tersebut sudah terbantahkan dengan pernyataam Presiden Joko Widodo saat memimpin ratas tentang ratifikasi FCTC di Kantor Presiden, pada Selasa (14/6/2016) lalu.

"Kan Presiden pada ratas lalu statementnya jelas," kata Pramono.

Saat ratas yang diikuti menteri terkait itu, Jokowi mengaskan Indonesia tidak mau mengikuti tren dimana negara-negara lain menandatangani ratifikasi FCTC.

(Baca: Beralasan Banyak Anggota Kelelahan, Baleg DPR Bahas RUU Tembakau di Hotel)

Presiden juga menyampaikan, pada dasarnya pemerintah mempertimbangkan kesehatan warga serta pertumbuhan generasi muda yang lebih baik jika peredaran tembakau dan rokok dibatasi dan dikendalikan melalui ratifikasi.

Namun di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan nasib petani dan buruh tembakau yang terancam kehilangan lapangan kerja jika ratifikasi dilakukan.

"Statement itu sudah jelas. Tidak usah ditafsirkan lagi. Tidak usah dituding-tuding lagi," ucap Pramono.

Sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo sebelumnya menilai, ada indikasi eksekutif dan legislatif punya keinginan dan prinsip yang sama yakni tak mau meratifikasi FCTC.

(Baca: Percepatan RUU Tembakau Dinilai Mencurigakan dan Sarat Korupsi)

Indikasi itu bisa dilihat dari pembahasan RUU Pertembakauan yang relatif lancar dinilai berkait dengan keengganan pemerintah meratifikasi FCTC.

"Iya, mereka bisa saja bergabung. Ada eksekutif dari partai, ya aliansi busuk bisa saja terjadi, baik di legislatif maupun eksekutif," kata Imam dalam diskusi 'Kejar Tayang Baleg DPR RI terhadap RUU Pertembakauan' di Jakarta, Minggu (26/6/2016).

"Saya tidak katakan semua, tapi memang banyak. Jadi mereka yang mata duitan, mengorbankan kepentingan yang lebih besar," ujar dia.

(Baca: Soal FCTC, Jokowi Pikirkan Kesehatan dan Nasib Petani Tembakau)

Selain itu, Imam juga menyayangkan upaya pemerintah, misalnya Menteri Kesehatan, yang semangatnya semakin kendur untuk mendorong presiden meratifikasi FCTC. Padahal, Menkes memiliki peran yang sangat strategis untuk mengupayakan kesehatan masyarakat Indonesia.

"Ini pemerintah dilobi juga, Menkes yang seharusnya menjadi bagian untuk mengupayakan FCTC upaya perjuangannya malah mengendur," kata dia.