Kebijakan Pemerintah Perangi Narkoba Masih Dinilai Kurang Efektif

Kompas.com - 25/06/2016, 22:19 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Masyarakat menilai, perang terhadap narkotika adalah kekalahan yang dirayakan. Pasalnya, sikap pemerintah merespons masalah narkoba sangat represif, misalnya dalam hal penerapan hukuman pidana kepada pengguna narkoba.

Akibat dari kebijakan itu justru menimbulkan dampak yang buruk. Para pengguna narkoba yang terlibat kasus seakan memiliki catatan hitam bagi masyarakat sehingga untuk menata hidupnya kembali pun menjadi sulit.

"Pemakai narkotika di negeri ini masih dipidana. Pemidanaan ini membuat mereka memiliki criminal record dan membuat setelah lepas dari penjara mereka sulit mencari pekerjaan," ujar staf advokasi - komunikasi LBH Masyarakat, Yohan Misero, dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/6/2016).

Menurut Yohan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan alternatif terhadap pemakai narkoba, yakni tidak memidana pengguna narkoba melainkan merehabilitasinya. 

"Kebijakan beberapa negara lain seperti Uruguay, Portugal, Ceko, dan Swiss dapat ditiru untuk menciptakan kebijakan narkotika nasional yang humanis," ujar Yohan.

Ia menambahkan, sikap represif pemerintah juga tampak pada kebijakan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba yang ditangkap. Pada faktanya, kebanyakan dari pengedar narkoba hanya mata rantai yang ada di bawah, sementara mafia-mafia di atasnya tetap terlindungi.

"Mereka yang ditangkap hanya kurir-kurir, kecil, tetapi mana bandar besarnya ditangkap," kata dia.

"Hukuman mati seringkali mengancam mereka yang rentan yang ada di rantai bawah peredaran gelap. Mafia-mafia besar yang sesungguhnya justru terlindungi dan tidak tersentuh," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

Nasional
UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X