Kebijakan Pemerintah Perangi Narkoba Masih Dinilai Kurang Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Masyarakat menilai, perang terhadap narkotika adalah kekalahan yang dirayakan. Pasalnya, sikap pemerintah merespons masalah narkoba sangat represif, misalnya dalam hal penerapan hukuman pidana kepada pengguna narkoba.

Akibat dari kebijakan itu justru menimbulkan dampak yang buruk. Para pengguna narkoba yang terlibat kasus seakan memiliki catatan hitam bagi masyarakat sehingga untuk menata hidupnya kembali pun menjadi sulit.

"Pemakai narkotika di negeri ini masih dipidana. Pemidanaan ini membuat mereka memiliki criminal record dan membuat setelah lepas dari penjara mereka sulit mencari pekerjaan," ujar staf advokasi - komunikasi LBH Masyarakat, Yohan Misero, dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/6/2016).

Menurut Yohan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan alternatif terhadap pemakai narkoba, yakni tidak memidana pengguna narkoba melainkan merehabilitasinya. 

"Kebijakan beberapa negara lain seperti Uruguay, Portugal, Ceko, dan Swiss dapat ditiru untuk menciptakan kebijakan narkotika nasional yang humanis," ujar Yohan.

Ia menambahkan, sikap represif pemerintah juga tampak pada kebijakan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba yang ditangkap. Pada faktanya, kebanyakan dari pengedar narkoba hanya mata rantai yang ada di bawah, sementara mafia-mafia di atasnya tetap terlindungi.

"Mereka yang ditangkap hanya kurir-kurir, kecil, tetapi mana bandar besarnya ditangkap," kata dia.

"Hukuman mati seringkali mengancam mereka yang rentan yang ada di rantai bawah peredaran gelap. Mafia-mafia besar yang sesungguhnya justru terlindungi dan tidak tersentuh," tuturnya.