Calon Hakim Agung Ungkap Pangkal Masalah Mafia Peradilan di MA

Kompas.com - 24/06/2016, 20:56 WIB
Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung, Prayitno  Iman Santosa, usai mengikuti wawancara terbuka di Komisi Yudisial, Jumat (24/6/2016). Fachri FachrudinCalon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung, Prayitno Iman Santosa, usai mengikuti wawancara terbuka di Komisi Yudisial, Jumat (24/6/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung, Prayitno Iman Santosa, menilai bahwa terdapat celah dalam sistem peradilan sehingga memungkinkan terjadinya suap di lembaga peradilan.

Celah itu, kata dia, terdapat pada aturan pengambilan putusan oleh majelis hakim. Para hakim diberikan keleluasaan dalam memberikan hukuman kepada terpidana.

"Peraturan undang-undang kan hanya memberikan batasan minimal dan maksimal hukuman," ujar Prayitno di Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Menurut dia, peraturan seperti itu membuat hakim memiliki kebebasan yang absolut. Hakim, menurut dia, bisa memutuskan sebuah perkara berat dengan hukuman minimal.

"Hakim absolut itu artinya dia punya kewenangan secara absolut mutlak untuk menentukan hukuman pidananya antara minimal sampai maksimal yang ditentukan oleh undang-undnag tanpa perlu mempertimbangkan sebabnya apa. Sekarepmu gitu loh," kata Prayitno.

(Baca: Ini Celah Birokrasi MA yang Bisa Dimanfaatkan Panitera "Nakal")

Pola pengambilan seperti ini, kata Prayitno, adalah pengambilan keputusan berdasarkan konsep ajaran monoistis. Konsep ini dahulunya diadopsi oleh Belanda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Padahal, Belanda sendiri bertahun-tahun lalu sudah meninggalkan konsep ini," tutur dia.

Menurut Prayitno, harusnya peradilan di Indonesia saat ini menggunakan model putusan dualistis. Model putusan dualistis mengedepankan pertimbangan-pertimbangan obyektif terhadap sebuah kasus.

Kesalahan yang dilakukan oleh terpidana dibagi berdasarkan empat kategori, yakni ringan, sedang, berat, dan sangat berat.

(Baca: Lagi-lagi Korupsi di Pengadilan, dalam 2 Bulan, 2 Panitera Ditangkap KPK)

Cara ini dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutus sebuah perkara sesuai tindakan pelaku meskipun perundang-undangan hanya memberikan batasan minimal dan maksimal.

"Masa hukuman pencuri sandal dengan korupsi sama?" kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, itu.

Kompas TV KPK Sita Dokumen Terkait Suap Pejabat MA
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
Raker di Yogyakarta, Ketua KPK: Mengkaji dan Mengevaluasi Trisula Pemberantasan Korupsi

Raker di Yogyakarta, Ketua KPK: Mengkaji dan Mengevaluasi Trisula Pemberantasan Korupsi

Nasional
Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Nasional
Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.