Kompas.com - 24/06/2016, 20:56 WIB
Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung, Prayitno  Iman Santosa, usai mengikuti wawancara terbuka di Komisi Yudisial, Jumat (24/6/2016). Fachri FachrudinCalon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung, Prayitno Iman Santosa, usai mengikuti wawancara terbuka di Komisi Yudisial, Jumat (24/6/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung, Prayitno Iman Santosa, menilai bahwa terdapat celah dalam sistem peradilan sehingga memungkinkan terjadinya suap di lembaga peradilan.

Celah itu, kata dia, terdapat pada aturan pengambilan putusan oleh majelis hakim. Para hakim diberikan keleluasaan dalam memberikan hukuman kepada terpidana.

"Peraturan undang-undang kan hanya memberikan batasan minimal dan maksimal hukuman," ujar Prayitno di Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Menurut dia, peraturan seperti itu membuat hakim memiliki kebebasan yang absolut. Hakim, menurut dia, bisa memutuskan sebuah perkara berat dengan hukuman minimal.

"Hakim absolut itu artinya dia punya kewenangan secara absolut mutlak untuk menentukan hukuman pidananya antara minimal sampai maksimal yang ditentukan oleh undang-undnag tanpa perlu mempertimbangkan sebabnya apa. Sekarepmu gitu loh," kata Prayitno.

(Baca: Ini Celah Birokrasi MA yang Bisa Dimanfaatkan Panitera "Nakal")

Pola pengambilan seperti ini, kata Prayitno, adalah pengambilan keputusan berdasarkan konsep ajaran monoistis. Konsep ini dahulunya diadopsi oleh Belanda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Padahal, Belanda sendiri bertahun-tahun lalu sudah meninggalkan konsep ini," tutur dia.

Menurut Prayitno, harusnya peradilan di Indonesia saat ini menggunakan model putusan dualistis. Model putusan dualistis mengedepankan pertimbangan-pertimbangan obyektif terhadap sebuah kasus.

Kesalahan yang dilakukan oleh terpidana dibagi berdasarkan empat kategori, yakni ringan, sedang, berat, dan sangat berat.

(Baca: Lagi-lagi Korupsi di Pengadilan, dalam 2 Bulan, 2 Panitera Ditangkap KPK)

Cara ini dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutus sebuah perkara sesuai tindakan pelaku meskipun perundang-undangan hanya memberikan batasan minimal dan maksimal.

"Masa hukuman pencuri sandal dengan korupsi sama?" kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, itu.

Kompas TV KPK Sita Dokumen Terkait Suap Pejabat MA
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Nasional
Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Nasional
Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.