Yasonna: Perda Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan SDM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan peraturan daerah (perda) harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengakomodasi pengembangan sumber daya masyarakat.

Menurut Yasonna, Perda yang dibuat harus mampu memecahkan berbagai persoalan di daerah seperti, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.

"Peraturan daerah ini harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan SDM masyarakat. Saya berharap perda bisa memecahkan persoalan seperti ini," ujar Yasonna saat menghadiri acara pemberian Anugerah Nawacita Legislasi Tahun 2016 kepada sejumlah Kementerian Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

(Baca: Mendagri Yakin Pembatalan Perda Dilaksanakan Pemerintah Daerah)

Dia pun mencontohkan beberapa perda yang dianggapnya berkualitas seperti Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 9 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Menurutnya, perda tersebut secara substansi ditujukan langsung kepada masyarakat. Sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan perekonomian adalah faktor yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia.

"Peraturan mengenai ibu hamil dan anak cukup menarik, bagaimana saya di AS sangat menikmati regulasi seperti ini. Saya dapat voucher susu gratis dan makanan sehat dari pemerintah sana. Supaya tidak ada anak yang malnutrisi. Kalau gizi dan kesehatan tidak baik, ke depan juga akan mengancam bangsa," kata Yasonna.

(Baca: Pemerintah Terus Evaluasi dan Awasi Perda Bermasalah)

Selain itu dia juga menuturkan sektor pendidikan sebagai jawaban atas peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dia pun mencontohkan negara Malaysia yang mengandalkan kemajuan dengan memperkuat sektor pendidikan dan meningkatkan SDM.

"Pendidikan juga memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Malaysia mengutamakan SDM yang berkualitas. Malaysia jadi negara yang terbanyak mengirim siswa sekolah ke luar negeri. Posisi pertama Jepang," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan, Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah.

(Baca: Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan)

Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan itu, kata Jokowi, adalah peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi.

Selain itu, peraturan tersebut dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha.