Kompas.com - 24/06/2016, 06:36 WIB
Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Kamis (23/6/2016). Ambaranie Nadia K.MCalon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Kamis (23/6/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

3. Rumor terima suap dari Labora Sitorus

Tito juga diminta mengklarifikasi rumor bahwa ia relah menerima uang dari Aiptu Labora Sitorus.

Ia membantah hal tersebut. Tito mengatakan, ia justru mencopot Kapolres Raja Ampat saat itu yang mencoba menyuapnya agar dimutasi menjadi Kapolres Sorong.

Menurut Tito, uang yang digunakan mantan Kapolres itu untuk menyuap, memang berasal dari Labora.

"Yang bersangkutan (Labora) beri uang ke Kapolres karena pinjam uang untuk urus jadi Kapolres Sorong. Tapi tidak pernah diberikan ke saya," ujar Tito.

Tito mengatakan, ia melarang Kapolres manapun memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepadanya.

Jika nekat memberi barang atau uang dengan maksud tertentu, ia menegaskan, akan mencopot pejabat tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu yang dilakukan Tito terhadap Kapolres Raja Ampat. Pencopotan itu dilakukan setelah ia memeriksa dan ada pengakuan dari yang bersangkutan. 

"Ada itikad buruk itu. Jangankan jadi Kapolres Sorong, saya copot jadi staf di Polda bagian perawatan," ujar Tito.

Laporan demi laporan terkait Labora, lanjut Tito, selalu ditindaklanjuti oleh Polda Papua dan Polri.

Tito mengatakan, pernah ada informasi Labora mengalirkan dana ke 17 rekening anggota Polri.

Seluruh anggota tersebut langsung diperiksa Divisi Propam Polri dan dikenakan sanksi berupa demosi atau mutasi ke satuan lain.

Informasi lainnya, Labora memberikan uang kepada Kapolda Papua pada Maret, Agustus, dan November 2013. Saat itu, Tito belum menjabat sebagai Kapolda Papua.

"Saya jadi Kapolda sejak September 2013 sehingga yang bulan Maret dan Agustus saya tidak tahu karena bukan jabatan saya," kata Tito.

Sempurna

Seusai menjawab beragam pertanyaan anggota Komisi III selama sekitar satu jam, jawaban-jawaban yang dilontarkan Tito atas pertanyaan para anggota Komisi III melengkapi rangkaian uji kelayakan sebelumnya yang sudah berjalan mulus.

Komisi III sebelumnya juga telah mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk meminta masukan soal rekam jejak Tito.

Hasilnya, Tito bersih dari tindak pidana korupsi, transaksi mencurigakan, dan catatan hitam dalam rekam jejaknya.

Komisi III DPR juga sudah berkunjung ke kediaman Tito Karnavian untuk mengecek kehidupan dan latar belakang keluarganya.

Komisi III menyimpulkan keluarga Tito adalah keluarga yang sederhana dan harmonis.

Keberhasilan Tito memimpin keluarganya dianggap bisa menjadi cerminan saat Tito memimpin Polri kedepan.

Pada akhirnya, seluruh perwakilan Fraksi Komisi III pun menyetujui Tito kursi Trunojoyo 1.

"Komisi III DPR memutuskan menyetujui surat Presiden dan secara aklamasi mengangkat Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai kapolri dan memberhentikan Jenderal (Pol) Barodin Haiti," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

Keputusan Komisi III ini selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Senin pekan depan.

Setelah disetujui di paripurna, Tito akan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud-Ristek: Indonesia Diprediksi Kekurangan 1,3 Juta Guru hingga 2024

Kemendikbud-Ristek: Indonesia Diprediksi Kekurangan 1,3 Juta Guru hingga 2024

Nasional
Kepada Mahasiswa Unhas, Gus Menteri Minta Mereka Bertindak Jika Mendapati BUMDes Merugikan Masyarakat

Kepada Mahasiswa Unhas, Gus Menteri Minta Mereka Bertindak Jika Mendapati BUMDes Merugikan Masyarakat

Nasional
UPDATE 23 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 124.022

UPDATE 23 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 124.022

Nasional
Duduk Perkara Polemik Ivermectin yang Ramai Setelah Disebut Obat Terapi Covid-19

Duduk Perkara Polemik Ivermectin yang Ramai Setelah Disebut Obat Terapi Covid-19

Nasional
Bertambah 15.308 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Bertambah 15.308 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Cegah Kerumunan, Kemenag Atur Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha Berlangsung dalam 3 Hari

Cegah Kerumunan, Kemenag Atur Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha Berlangsung dalam 3 Hari

Nasional
Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Didesain untuk 'Test the Water'

Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Didesain untuk "Test the Water"

Nasional
UPDATE: Rekor Bertambah 15.308 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.033.421

UPDATE: Rekor Bertambah 15.308 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.033.421

Nasional
Pemerintah Minta DPR Bahas Isu Krusial dalam RKUHP, Jangan Langsung Sahkan

Pemerintah Minta DPR Bahas Isu Krusial dalam RKUHP, Jangan Langsung Sahkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Tak Kenal Status Ekonomi, Suku, Maupun Agama

Jokowi: Covid-19 Tak Kenal Status Ekonomi, Suku, Maupun Agama

Nasional
Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat

Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat

Nasional
Kemenkes: Stok Tabung Oksigen Masih Cukup, tetapi Mengkhawatirkan

Kemenkes: Stok Tabung Oksigen Masih Cukup, tetapi Mengkhawatirkan

Nasional
Jokowi: Saya Minta Hal Sederhana, Tinggallah di Rumah jika Tak Ada Kebutuhan Mendesak

Jokowi: Saya Minta Hal Sederhana, Tinggallah di Rumah jika Tak Ada Kebutuhan Mendesak

Nasional
BKN Sebut Distribusi Guru PNS Masih Terkonsentrasi di Jawa

BKN Sebut Distribusi Guru PNS Masih Terkonsentrasi di Jawa

Nasional
Pemerintah Pusat Disarankan Beri Dana ke Pemda untuk Tingkatkan Tes PCR

Pemerintah Pusat Disarankan Beri Dana ke Pemda untuk Tingkatkan Tes PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X