Kompas.com - 22/06/2016, 19:22 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR T.B. Hasanuddin mengatakan, meski anggaran pemerintah defisit, TNI wajib memenuhi batas minimum essential force (kekuatan pokok minimum) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) TNI tahun 2014-2019.

Hasanuddin memaparkan, untuk 2014-2019, TNI wajib memenuhi 68 persen dari target yang telah ditetapkan.

"Kalau pagu anggaran tahun 2017 cuma Rp 107 triliun jelas sulit, batas minimal seharusnya Rp 150 triliun kalau mau mencapai target minimum essential force di 2019," kata Hasanuddin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

(Baca: Meski Ditolak DPR, Anggaran Kemenhan-TNI Tak Akan Dinaikkan)

Hasanuddin menambahkan, dengan target minimum essential force sebesar itupun baru cukup untuk bertahan dengan kategori serangan musuh tingkat menengah.

Padahal menurut Hasanuddin ada beberapa hal yang perlu diperkuat TNI. Yakni dalam hal pengamanan wilayah perbatasan, khususnya di perairan terluar seperti di Kepulauan Natuna yang sering dimasuki kapal dari Tiongkok dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal.

"Tapi sepertinya TNI loyal dengan Pemerintah sehingga mereka sulit untuk menaikan pagu anggaran 2017 ke angka Rp 150 triliun, kalau sudah begitu ya terpaksa direvisi," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Itu.

"Nantinya Komisi I, TNI, dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Bapenas akan duduk bersama membahas itu, mana saja program pertahanan yang bisa ditunda supaya alokasinya bisa untuk pemenuhan minimum essential force tadi," kata dia.

(Baca: Pemerintah Ingkar Janji, Komisi I Tolak Pengajuan Anggaran Kemhan-TNI)

Hasanuddin pun mengatakan, pemenuhan batas minimum essential force diharapkan bisa meningkatkan upaya pengamanan wilayah perairan di Indonesia. Terutama di Natuna yang sering dimasuki kapal berbendera Tiongkok.

"Selain Natuna, kami juga mendorong supaya TNI memperkuat pengamanan di Saumlaki, Maluku, itu juga merupakan wilayah perairan terluar yang strategis," tutur dia.

Kompas TV TNI AL: Tembakan Peringatan Sesuai Prosedur

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Nasional
Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

Nasional
Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Nasional
Fraksi PKB Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Fraksi PKB Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Menkes: WHO Izinkan Indonesia Perlonggar Protokol Kesehatan

Menkes: WHO Izinkan Indonesia Perlonggar Protokol Kesehatan

Nasional
Surya Paloh: Yang Enggak Suka Nasdem Bisa Suka Anies Baswedan Mudah-mudahan

Surya Paloh: Yang Enggak Suka Nasdem Bisa Suka Anies Baswedan Mudah-mudahan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Nasional
KPK Periksa Seorang Pramugari sebagai Saksi Kasus Lukas Enembe

KPK Periksa Seorang Pramugari sebagai Saksi Kasus Lukas Enembe

Nasional
Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Nasional
Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkis Saat Tragedi Kanjuruhan

Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkis Saat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Nasional
Pemilu 2024, KPU Rancang 1 TPS Maksimal 300 Pemilih

Pemilu 2024, KPU Rancang 1 TPS Maksimal 300 Pemilih

Nasional
Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Minta Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Minta Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.