Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Anggaran Terbatas, TNI Wajib Penuhi Minimum Essential Force

Kompas.com - 22/06/2016, 19:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR T.B. Hasanuddin mengatakan, meski anggaran pemerintah defisit, TNI wajib memenuhi batas minimum essential force (kekuatan pokok minimum) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) TNI tahun 2014-2019.

Hasanuddin memaparkan, untuk 2014-2019, TNI wajib memenuhi 68 persen dari target yang telah ditetapkan.

"Kalau pagu anggaran tahun 2017 cuma Rp 107 triliun jelas sulit, batas minimal seharusnya Rp 150 triliun kalau mau mencapai target minimum essential force di 2019," kata Hasanuddin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

(Baca: Meski Ditolak DPR, Anggaran Kemenhan-TNI Tak Akan Dinaikkan)

Hasanuddin menambahkan, dengan target minimum essential force sebesar itupun baru cukup untuk bertahan dengan kategori serangan musuh tingkat menengah.

Padahal menurut Hasanuddin ada beberapa hal yang perlu diperkuat TNI. Yakni dalam hal pengamanan wilayah perbatasan, khususnya di perairan terluar seperti di Kepulauan Natuna yang sering dimasuki kapal dari Tiongkok dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal.

"Tapi sepertinya TNI loyal dengan Pemerintah sehingga mereka sulit untuk menaikan pagu anggaran 2017 ke angka Rp 150 triliun, kalau sudah begitu ya terpaksa direvisi," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Itu.

"Nantinya Komisi I, TNI, dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Bapenas akan duduk bersama membahas itu, mana saja program pertahanan yang bisa ditunda supaya alokasinya bisa untuk pemenuhan minimum essential force tadi," kata dia.

(Baca: Pemerintah Ingkar Janji, Komisi I Tolak Pengajuan Anggaran Kemhan-TNI)

Hasanuddin pun mengatakan, pemenuhan batas minimum essential force diharapkan bisa meningkatkan upaya pengamanan wilayah perairan di Indonesia. Terutama di Natuna yang sering dimasuki kapal berbendera Tiongkok.

"Selain Natuna, kami juga mendorong supaya TNI memperkuat pengamanan di Saumlaki, Maluku, itu juga merupakan wilayah perairan terluar yang strategis," tutur dia.

Kompas TV TNI AL: Tembakan Peringatan Sesuai Prosedur

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com