Kompas.com - 22/06/2016, 16:01 WIB
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGAktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pemerintah untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan bahwa Pemerintah juga harus memberikan penjelasan atas sikapnya yang sampai saat ini belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

"Kami mendesak Pemerintah segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan TPF kasus Munir kepada masyarakat," ujar Haris saat ditemui usai sidang perdana sengketa informasi publik di kantor Komisi Informasi Pusat, Gedung Graha PPI Lantai 5, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

Haris menuturkan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengumumkan dokumen hasil penyelidikan tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Munir.

Menurut Haris, pengumuman hasil tim pencari fakta pembunuhan Munir tidak sekadar memenuhi kewajiban Pemerintah berdasarkan Keppres. Namun, juga bisa menjadi pintu masuk untuk proses hukum yang lebih dalam.

Haris melanjutkan, penyelesaian kasus Munir merupakan ujian bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk bisa memastikan penuntasan kasus Munir.

"Kami minta laporan hasil TPF kasus pembunuhan Munir. Dalam Keppres 2004 mengatakan dokumen harus diumumkan ke publik," ucap Haris.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami bagian dari publik. Oleh karena itu kami merasa penting untuk mengetahui. Mengingat kasusnya belum tuntas secara resmi dari negara. Itu yang kami minta, sesuatu yang sudah dijanjikan," kata dia.

Selain itu, Haris juga meyakini bahwa laporan TPF Munir sudah berada di tangan Pemerintah dan disimpan oleh Kemensetneg.

Hal tersebut, kata Haris, pernah diutarakan oleh anggota TPF secara langsung kepada Kontras dan ada beberapa media yang meliput.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Nasional
Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Nasional
Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Nasional
Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Nasional
KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

Nasional
KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

Nasional
KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Nasional
Tidak Ada Lagi 'Seat Distancing', Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Tidak Ada Lagi "Seat Distancing", Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.