Kompas.com - 21/06/2016, 22:14 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR dan Pemerintah agar revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap berada dalam pendekatan criminal justice system (penegakan hukum pidana).

Direktur Imparsial Al Araaf selaku juru bicara koalisi mengatakan jika pendekatan penegakan hukum pidana diubah ke arah pendekatan perang, dikhawatirkan membuka ruang keterlibatan TNI secara luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri. Ini tidak sejalan dengan mandat reformasi.

"Pemerintah dan DPR keliru jika melibatkan TNI dalam RUU Antiteror. Militer itu rezim pertahanan bukan penegakan hukum," ujar Al Araaf saat memberikan keterangan pers di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2016).

(Baca: Pasal Pelibatan TNI dalam RUU Terorisme Dinilai Rentan Pelanggaran HAM)

 

Menurut Al Araaf, klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga bertentangan dengan prinsip pengaturan tata kelola keamanan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalam negara demokrasi, kata Araaf, harus ada batas jelas antara institusi penegak hukum dan institusi pertahanan negara sebagaimana pemisahan TNI-Polri beberapa tahun setelah reformasi.

"Dalam negara demokrasi harus ada batas jelas antara institusi penegak hukum dan institusi pertahanan negara," kata Al Araaf.

Sementara itu Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keamanan Migrasi dan Perbatasan, Mufti Makaarim menegaskan TNI bukan lah aktor penegak hukum.

Sementara ranah UU antiterorisme sangat terkait dengan penegakan hukum pemberantasan terorisme. Oleh karena itu, ia memandang klausul pelibatan TNI dalam draf RUU Antiteror merupakan bentuk penyimpangan hukum.

(Baca: Ini Pasal yang Dianggap Kontroversial dalam Draf RUU Anti-Terorisme)

Selain itu, kata Mufti, DPR harus memahami bahwa pengerahan kekuatan militer harus berada di bawah pengendalian Presiden sebagai panglima tertinggi.

"TNI bukan aktor penegak hukum, sementara ranah UU ini terkait pemberantasan tindak pidana. Maka pelibatan TNI merupakan penyimpangan. Selain itu harus dipahami unsur TNI pengendaliannya ketat, di bawah presiden sebagai panglima tertinggi," kata Mufti.

Kompas TV Inilah Alasan Perlunya Revisi UU Terorisme
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Sebut AHY Berhasil Lanjutkan Tradisi yang Dibangun SBY

Anies Sebut AHY Berhasil Lanjutkan Tradisi yang Dibangun SBY

Nasional
Prabowo Berpotensi Lawan Anies di 2024, Cawapres Disebut Jadi Penentu

Prabowo Berpotensi Lawan Anies di 2024, Cawapres Disebut Jadi Penentu

Nasional
20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan, termasuk Eks Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat

20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan, termasuk Eks Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru Suap HGU di Kanwil BPN Riau

KPK Buka Penyidikan Baru Suap HGU di Kanwil BPN Riau

Nasional
Pengamat Sebut Wajar jika Presiden Mendadak Umumkan Calon Panglima TNI

Pengamat Sebut Wajar jika Presiden Mendadak Umumkan Calon Panglima TNI

Nasional
PDI-P Pastikan Puan Bertemu Airlangga di Monas Besok Pagi

PDI-P Pastikan Puan Bertemu Airlangga di Monas Besok Pagi

Nasional
Prabowo Dampingi Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja HUT Ke-77 TNI

Prabowo Dampingi Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja HUT Ke-77 TNI

Nasional
AHY Singgung 'Continuity and Change': Mas Anies Memiliki Visi dan 'Spirit' yang Sama

AHY Singgung "Continuity and Change": Mas Anies Memiliki Visi dan "Spirit" yang Sama

Nasional
AHY Sebut Anies Pemimpin yang Dibutuhkan Bangsa

AHY Sebut Anies Pemimpin yang Dibutuhkan Bangsa

Nasional
Dulu Bersaing dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI, AHY: Persahabatan Kami Tidak Retak

Dulu Bersaing dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI, AHY: Persahabatan Kami Tidak Retak

Nasional
Soal Krisis Global, Puan: Parlemen Dunia Sepakat Tak Ada Negara yang Saling Serang dan Menyalahkan

Soal Krisis Global, Puan: Parlemen Dunia Sepakat Tak Ada Negara yang Saling Serang dan Menyalahkan

Nasional
Polisi Belum Tahan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Polisi Belum Tahan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Anies Sebut Sejak Lama Interaksi dengan AHY, Sudah Terbangun 'Trust'

Anies Sebut Sejak Lama Interaksi dengan AHY, Sudah Terbangun "Trust"

Nasional
Tutup P20, Puan Maharani Sebut Parlemen Dunia Berkomitmen Atasi Persoalan Global

Tutup P20, Puan Maharani Sebut Parlemen Dunia Berkomitmen Atasi Persoalan Global

Nasional
Buntut Tewasnya 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, Kemenag Akan Audit Bangunan Semua Madrasah

Buntut Tewasnya 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, Kemenag Akan Audit Bangunan Semua Madrasah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.