Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/06/2016, 19:42 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah tidak akan menanggapi nota protes yang dilayangkan China.

China sebelumnya melayangkan nota protes karena kapalnya ditangkap oleh personel TNI Angkatan Laut saat melintas dan menangkap ikan di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat pekan lalu.

Namun, di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga belum berniat melayangkan nota protes balasan. Luhut menampik jika sikap pemerintah itu justru dianggap tidak tegas.

"Siapa bilang pemerintah tidak tegas? Sudahlah kita tidak usah ribut-ribut," kata Luhut di kantornya, Selasa (21/6/2016).

(Baca: Ini Kronologi Penangkapan Kapal Ikan China di Natuna Versi Koarmabar)

Luhut menilai, pemerintah melalui TNI AL sudah tegas dengan langsung menindak dan menangkap kapal China yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Oleh karena itu, tidak perlu ada nota protes balasan.

"Yang penting kalau mereka menerobos kan kita sudah ambil tindakan tegas. Enggak usah komentar lagi," ucap Luhut.

TNI AL menangkap kapal berbendera China, Han Tan Cou 19038, beserta tujuh awak kapal. Kapal itu salah satu dari 12 kapal yang mencuri ikan di kawasan Natuna.

Dalam penangkapan kapal tersebut, Kapal Coast Guard China sempat meminta Han Tan Cou dilepaskan. Namun, permintaan itu tidak digubris.

(Baca: Kapal China Tiga Kali Curi Ikan di Natuna, Apa Langkah Pemerintah?)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia dan China tidak memiliki masalah tumpang tindih wilayah di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Dengan demikian, protes China atas tindakan TNI AL yang menangkap kapal China di sana tidak berdasar.

Dalam protes yang dimuat kantor berita Perancis AFP, Jubir Kemenlu China mengatakan, perairan Natuna termasuk wilayah penangkapan ikan tradisional mereka sehingga penangkapan tersebut melanggar hak.

Sementara itu, seperti dikutip dari kantor berita Xinhua, China menyebut status Natuna masih belum jelas karena diklaim oleh China dan Indonesia.

Kompas TV Indonesia Protes Intervensi Tiongkok di Natuna
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Nasional
Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Nasional
Kunjungi Nasdem, Anak Lulung Sebut Beri Dukungan untuk Anies Capres

Kunjungi Nasdem, Anak Lulung Sebut Beri Dukungan untuk Anies Capres

Nasional
Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Nasional
Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mengundurkan Diri

Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mengundurkan Diri

Nasional
IPW: Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polisi adalah 'Double Victim', Meninggal dan Dilabel Tersangka

IPW: Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polisi adalah "Double Victim", Meninggal dan Dilabel Tersangka

Nasional
Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Nasional
Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Nasional
Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Malah Jadi Tersangka, Kompolnas Curiga Polisi Berpihak ke Pensiunan Polri

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Malah Jadi Tersangka, Kompolnas Curiga Polisi Berpihak ke Pensiunan Polri

Nasional
Kemendagri Anggap Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades Perlu Dikaji Dulu

Kemendagri Anggap Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades Perlu Dikaji Dulu

Nasional
Suara Wapres hingga PBNU Tanggapi Aksi Bakar Al Quran Politikus Swedia

Suara Wapres hingga PBNU Tanggapi Aksi Bakar Al Quran Politikus Swedia

Nasional
Baru Dicopot Dari Ketua DPW PPP, Anak Haji Lulung Sambangi Nasdem

Baru Dicopot Dari Ketua DPW PPP, Anak Haji Lulung Sambangi Nasdem

Nasional
Kaesang Mau Terjun ke Politik, Jokowi: Saya Enggak Mempengaruhi

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Jokowi: Saya Enggak Mempengaruhi

Nasional
Jokowi Anggap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun Ini Tidak Mudah

Jokowi Anggap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun Ini Tidak Mudah

Nasional
Direkrut Tertutup, KPU Umumkan Nama-nama Timsel KPUD 20 Provinsi Periode 2023-2028

Direkrut Tertutup, KPU Umumkan Nama-nama Timsel KPUD 20 Provinsi Periode 2023-2028

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.