Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada Serentak 2017, KPU Telah Mulai Sosialisasi di Semua Daerah

Kompas.com - 21/06/2016, 15:51 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pilkada serentak 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan sosialisasi hampir ke semua daerah.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, sosialisasi dilakukan oleh KPU daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta PPK dan PPS disesuaikan dengan materi dan konten kearifan lokal di masing-masing daerah.

Dengan catatan, kegiatan tersebut disesuaikan dengan anggaran masing-masing daerah.

"Sosialisasi banyak dilakukan teman-teman di masing-masing daerah. Itu semua tergantung konten lokal di tiap-tiap daerah menjadi alat bantu sosialisasi," kata Ferry saat ditemui di Gedung KPU, Selasa (21/6/2016).

"Saya meyakini teman-teman di daerah sudah melakukan sosialisasi aktivitas pilkada," ujar dia.

Ia mengatakan, dalam proses sosialiasi, KPU juga bekerja sama dengan dinas instansi daerah, serta pihak swasta lain seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan partai politik.

Menurut Ferry, ada tiga strategi yang dilakukan KPU dalam proses sosialisasi. Pertama, KPU menggunakan strategi tatap muka dan komunikasi massa. Biasanya metode yang digunakan ialah diskusi.

"Jadi bagaimana teman-teman di KPU privinsi dan kabupaten/kota serta PPK dan PPS langsung bertemu dengan pemilih menginformasikan tentang aktivitas pemilih," ujar dia.

Kedua, lanjut dia, sosialisasi dilakukan oleh metode media, seperti baliho, poster, televisi, dan elektronik.

Tentunya kegiatan ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan setiap daerah memiliki keterbatasan anggaran.

"Biasanya sosialisasi untuk media elektronik dilakukan oleh pusat. Sedangkan daerah lebih banyak melakukan sosialisasi tatap muka," kata dia.

Ketiga, lanjut Ferry, KPU juga membentuk relawan demokrasi yang melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal dan penyandang disabilitas serta tokoh masyarakat dan agama.

"Kami melihat pengalaman di pemilihan legislatif dan presiden. Jadi dari berbagai sekmen kami minta bantuanya untuk aktivitas sosialisasi," ujar Ferry.

Kompas TV Ada Dana Ilegal untuk Teman Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com