Untuk Benahi MA, KY Harus Teliti Lihat Jejak Rekam Calon Hakim Agung

Kompas.com - 21/06/2016, 14:04 WIB
Gedung Komisi Yudisial, Jakarta. KIKI NASUTIONGedung Komisi Yudisial, Jakarta.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Perekrutan calon hakim agung oleh Komisi Yudisial (KY) jangan hanya dijadikan momentum untuk mengisi kekosongan hakim di Mahkamah Agung (MA). Namun, proses seleksi hakim agung harus dijadikan gebrakan pembenahan internal MA.

"Perekrutan saat ini bisa berjalan terus, tetapi harus sangat ketat, tidak boleh hanya untuk memenuhi kekosongan saja," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya, Ali Syafaat, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/6/2016).

Menurut dia, jejak rekam yang harus diperhatikan oleh KY ialah terkait kualitas putusan atau karya yang pernah dibuat oleh calon hakim agung. Selain itu, perilaku etik hingga kewajaran kekayaan juga harus menjadi perhatian KY. 

"Di sini, tim KY harus kuat dan bersinergi dengan lembaga lain karena pasti lembaga tersebut memiliki data seperti KPK, PPATK, bahkan intelijen," ujar dia.

(Baca: Ketua KY Nilai Sebagian Calon Hakim Agung Kurang Kuasai Teknis Hukum Acara)

Ali pun mengingatkan agar proses seleksi hakim agung jangan dijadikan patokan untuk KY meloloskan calon. Namun, KY tetap harus lebih mengedepankan jejak rekam para calon.

Ke depan, KY sebaiknya memiliki data khusus calon-calon hakim yang memiliki integritas tinggi. Hal ini memudahkan KY untuk menempatkan seseorang yang berintegritas pada waktu yang tepat.

"Mungkin sudah saatnya KY aktif mencari calon. Jadi, semacam talent scouting," kata dia.

(Baca: Calon Hakim Agung Akui Pernah Didekati Pengacara dan Digoda Suap)

"Jadi, kalau KY punya data orang-orang yang berintegritas tersendiri, bagus itu. Kalau sudah saatnya, kan dapat didorong menjadi hakim agung," kata dia.

Komisi Yudisial saat ini melakukan wawancara langsung terhadap calon hakim agung selama lima hari, Senin-Jumat (20-24/06/2016) di Auditorium KY, Jakarta. KY mencari delapan orang hakim agung dengan formasi empat kamar perdata, satu kamar pidana, satu kamar agama, satu kamar tata usaha negara, dan satu kamar militer.

Seleksi calon hakim agung kali ini dilakukan berdasarkan sistem kamar yang diterapkan di Mahkamah Agung sejak 2011. Hal itu berdasarkan SK Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung (MA).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

Nasional
Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Nasional
Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Resmi Dinamai 'Nusantara', Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Resmi Dinamai "Nusantara", Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Nasional
RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

Nasional
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Nasional
Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.