Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pangarmabar: Penangkapan Kapal Ikan China di Natuna Sesuai Hukum Internasional

Kompas.com - 21/06/2016, 13:24 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI A Taufiq R menegaskan, aksi penangkapan kapal ikan berbendera China di perairan Natuna pada Jumat (17/6/2016) sudah sesuai prosedur.

Saat aksi penangkapan tersebut, TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan Kapal Han Tan Cou 19038 karena terdeteksi sedang menjaring ikan di perairan Indonesia.

"Kami menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia. Sesuai hukum internasional dan nasional, tindakan kami tersebut benar," ujar Taufiq di Markas Komando Armabar, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

Taufiq menjelaskan, selama ini China mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah traditional fishing ground mereka, sedangkan aturan traditional fishing ground tidak dikenal dalam hukum internasional.

(Baca: Kronologi Penangkapan Kapal Ikan China di Laut Natuna)

Selain itu, Taufiq juga mengatakan bahwa dalam hukum internasional tidak dikenal aturan nine-dashed line. Selama ini, China mengklaim perairan Natuna masuk dalam wilayah nine-dashed line mereka sehingga kapal ikan China berhak melakukan penangkapan ikan di sana.

Namun, hal tersebut disanggah oleh pihak TNI AL karena jarak 200 mil dari wilayah teritorial Indonesia di Natuna masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Oleh sebab itu, kata Taufiq, kapal berbendera asing hanya boleh melintas secara damai tanpa melakukan kegiatan perekonomian, seperti menangkap ikan.

"Mereka sempat berargumen bahwa itu wilayah mereka menangkap ikan sejak dulu, tetapi kami bilang tidak. Sudah jelas secara hukum internasional. Kami katakan tidak ada istilah traditional fishing ground, tetapi ZEE. Secara hukum, sejauh 200 mil wilayah perairan dari Pulau Natuna masih punya Indonesia," kata Taufiq.

(Baca: Menlu Retno Tegaskan Indonesia-China Tidak Ada Tumpang Tindih Wilayah)

Sementara itu, saat melakukan penangkapan, KRI Imam Bonjol telah melakukannya sesuai dengan prosedur tetap (protap). KRI Imam Bonjol sempat memberikan tembakan peringatan ke udara dan ke arah haluan kapal China tersebut.

"Kalau tembakan ke udara kami asumsikan tidak didengar, maka kami tembak di bagian haluan kapal. Akhirnya, mereka berhenti dan kami periksa," kata Taufiq.

Menurut Taufiq, aksi penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal berbendera asing akan terus terjadi apabila perbedaan persepsi di masing-masing negara terkait ZEE tidak segera dituntaskan.

(Baca: Luhut: RI Tidak Perlu Tanggapi Protes China soal Penembakan Kapal di Natuna )

Oleh karena itu, dia berharap ada kesepakatan dari dua negara mengenai wilayah mana saja yang menjadi hak mereka dalam melakukan kegiatan perekonomian. Jika tidak, konflik antar negara akan terus terjadi.

"Kedua negara harus menyelesaikan masalah ini. Kalau ini tidak selesai, mereka akan tetap dengan pendirian masing-masing. Konflik tidak akan berakhir," kata dia.

Kompas TV Indonesia Protes Intervensi Tiongkok di Natuna
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com