Kompas.com - 21/06/2016, 11:33 WIB
Kuasa hukum Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/6/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKuasa hukum Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/6/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) diharapkan segera bertindak untuk melakukan terobosan terkait pembenahan di tubuh lembaga peradilan.

Hal ini menyikapi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) dan PN Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

"Dunia peradilan sudah sangat memprihatinkan. Penangkapan OTT oleh KPK sudah membuktikannya," kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/6/2016).

Ia mengatakan, jika MA tak bertindak, akan muncul penilaian bahwa kegiatan suap menyuap di dunia peradilan merupakan tindakan biasa dan telah terjadi secara masif.

"Ini artinya menggambarkan pengakuan dari kalangan MA atau dunia peradilan sendiri akan kerusakan insitusinya," ujar dia.

Hingga saat ini, kata dia, MA belum mengumumkan terobosan apa yang akan dilakukan. 

"Sikap seperti ini menggambarkan bahwa dunia peradilan sudah menjadi industri. Bukan lagi perdebatan hukum yang menjadi acuan sebuah putusan, tetapi berapa banyak orang yang membayar putusan akan berpihak," kata dia.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Brawijaya Ali Syafaat mengatakan, sejumlah kasus dugaan suap di tubuh lembaga peradilan tidak dapat dikatakan sebagai persoalan individual.

Namun, ada sistem dan kultur yang harus dibenahi.

"Karena ini masalah sistem atau bahkan kultur, tentu tidak dapat dilakukan sendiri sepenuhnya oleh internal MA," kata Ali, saat dihubungi secara terpisah.

Menurut dia, MA harus melibatkan unsur eksternal dalam melakukan pembenahan internal, seperti Komisi Yudisial (KY), KPK, dan PPATK.

"Iya KY paling dekat relasi kewenangannya. Tapi kalau dibutuhkan semua lembaga dapat dilibatkan untuk menyelamatkan MA," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.