MA Diminta Potong Satu Generasi Hakim, Panitera, hingga Pejabat Peradilan

Kompas.com - 21/06/2016, 10:26 WIB
Palu pengadilan. Palu pengadilan.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Presiden Joko Widodo dan DPR harus berani mendesak Mahkamah Agung (MA) dalam melakukan terobosan di internal.

MA diharapkan melakukan percepatan regenerasi hakim, panitera, hingga pejabat untuk menyikapi rentetan kasus korupsi yang melibatkan oknum peradilan.

"Bisa melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan (Perppu)," kata Fickar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/6/2016).

Ia mengatakan, pembuatan UU atau Perppu nantinya dapat mengatur dan memfasilitasi regenerasi di tubuh MA. Menurut dia, pembenahan yang tepat adalah memotong satu generasi di tubuh peradilan.

"Misalkan mempercepat pensiun para hakim atau yang memberikan kewenangan kepada badan khusus untuk melaksanakannya," ujar dia.

(baca: Agus Rahardjo: KPK Ingin Beri Pesan Lembaga Peradilan Kita Masih "Belepotan")

Menurut Fickar, pemotongan generasi bukan hanya di tubuh hakim, tetapi juga panitera maupun pejabat struktural peradilan terutama yang berasal dari generasi baby boomers.

"Itu generasi di umur 1950-1965. Karena generasi ini yang paling menikmati korupsi di zaman orde baru," kata Fickar.

"Bahkan budaya korupsi juga dilakukan oleh mereka generasi X, yaitu generasi yang lahir tahun 1966-1980," tambah dia.

(baca: Operasi Tangkap Tangan KPK Jadi Alarm untuk Lembaga Peradilan)

Fickar mengatakan, dunia peradilan sebaiknya memberikan kesempatan kepada generasi Y atau generasi kelahiran tahun1980-1995, yang dianggap memiliki kecederasan dan profesionalitas yang tinggi.

Generasi Y telah banyak masuk ke dalam lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.

"Ini memang terkesan ragu-ragu, namun realitas peradilan seperti saat ini sangat memprihatinkan," ujar dia.

Belum genap dua bulan, dua panitera pengadilan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (baca: Lagi-lagi Korupsi di Pengadilan, dalam 2 Bulan, 2 Panitera Ditangkap KPK)

Setelah sebelumnya panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution, kini giliran panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang harus berurusan dengan KPK karena diduga terlibat dalam kasus suap perkara.

KPK sebelumnya juga menangkap dua hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu.

Kompas TV Hakim MA: KY Tersangka Utama Perusak MA- Satu Meja
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Nasional
Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Nasional
Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Nasional
Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Nasional
Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Nasional
Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Nasional
Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Nasional
PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

Nasional
Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Nasional
Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasional
BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

Nasional
Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Nasional
Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Nasional
KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

Nasional
Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.