Kompas.com - 20/06/2016, 22:57 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani usai menerima Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan DPP PPP periode 2016-2021 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRASekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani usai menerima Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan DPP PPP periode 2016-2021 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan bukan tugas Junimart Girsang untuk membuktikan perihal kebenaran dokumen dugaan aliran dana Rp 30 miliar ke "Teman Ahok".

Junimart sebagai anggota dewan, kata Arsul, hanya mendapatkan informasi dan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang dianggap lebih berwenang mengusut kasus tersebut.

(Baca: Tuding "Teman Ahok" Tanpa Bukti, Junimart Dinilai Hanya Klaim)

"Tugas untuk membuktikan itu adalah tugasnya KPK, bukan tugasnya anggota DPR. Kalau DPR itu harus membuktikan, ya gimana, gitu lho," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Terkait sikap Junimart yang menyampaikan informasi tersebut pada forum rapat kerja di ruang rapat Komisi III dianggapnya bukan hal yang perlu disoal.

"Kalau soal kenapa kok disampaikan dalam rapat umum, tidak tertutup, itu style masing-masing orang lah. Buat saya begitu saja," sambung Sekretaris Jenderal PPP itu.

Adapun mengenai bantahan dari pihak-pihak terkait tentang dugaan aliran dana tersebut, menurutnya juga tak perlu dianggap masalah. Sebab, informasi yang dilontarkan Junimart bisa menjadi pintu masuk untuk penyelidikan lebih lanjut oleh KPK.

(Baca: Setelah Tuduh Teman Ahok, Junimart Minta Jangan Ada yang Kebakaran Jenggot)

 

Termasuk jika dugaan tersebut justru menggiring pada penemuan kasus lain. "Agar penegak hukum itu melakukan penyelidikan. Belum tentu yang ditemukan (KPK tentang) itu. Bisa juga yang ditemukan adalah yang lain," tutup Arsul.

Sebelumnya Junimart menyebutkan, ada aliran dana sebesar Rp 30 miliar yang mengalir ke Teman Ahok dari perusahaan pengembang reklamasi di Pantai Utara, Jakarta. (Baca: Junimart: Kami Dapat Info, Ada Dana Rp 30 Miliar dari Pengembang Reklamasi untuk "Teman Ahok"

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.