Kompas.com - 20/06/2016, 14:57 WIB
Penenggelaman kapal KFH 1868, kapal pencuri ikan berbendera Malaysia yang berukuran 85 GT.  Pemusnahan dilakukan oleh LANTAMAL I Belawan. Dokumentasi LANTAMAL I BelawanPenenggelaman kapal KFH 1868, kapal pencuri ikan berbendera Malaysia yang berukuran 85 GT. Pemusnahan dilakukan oleh LANTAMAL I Belawan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Diplomat Senior Hashim Djalal meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap China yang berkali-kali menerobos wilayah perairan Indonesia. Terkhir, kapal China kembali tertangkap TNI AL menerobos wilayah dan melakukan pencurian ikan di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada Jumat (17/6/2016) lalu.

"Harus lebih tegas, diskusi, sampaikan nota, kan ada notanya China protes, kita sampaikan protes lagi," kata Hashim usai mengikuti rapat dengan pemerintah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Senin (20/6/2016).

Hashim menjadi salah satu ahli yang diundang oleh pemerintah unuk mengikuti rapat. Dari pihak pemeritah sendiri hadir Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Laksamana TNI Ade Supandi, serta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

"Yang terjadi kita hanya mau pertahankan hukum kita. China merasa tersinggung dengan itu," tambah mantan Duta Besar Indonesia untuk Kanada dan Jerman ini.

(Baca: Kemlu: Kapal China Ditangkap di Natuna karena Curi Ikan)

Hashim sendiri menilai, berkali-kalinya insiden terjadi di Laut Natuna ini karena China merasa wilayah itu merupakan Traditional Fisihing Zone mereka. Padahal, itu adalah wilayah zona ekonomi eksklusif yang menjadi hak Indonesia.

"Masalahnya sekarang ini China menganggap mereka tidak menangkap ikan di zona ekonomi Indonesia. Mereka mengatakan di traditional fishing ground China. Padahal, traditional fishing zone itu tidak diakui di hukum internasional," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penerobosan dan pencurian oleh kapal China di Perairan Natuna bukan kali pertama ini terjadi. Pada Jumat 27 Mei 2016 lalu, TNI AL juga menangkap salah satu kapal berbendera China yang mencuri ikan di wilayah Indonesia.

Penangkapan tersebut bahkan sempat dihalang-halangi oleh kapal penjaga pantai China. Akibat insiden tersebut, Indonesia sudah melayangkan nota protes ke China.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Nasional
4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Nasional
Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.