Kompas.com - 20/06/2016, 14:20 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya tak masalah jika membiayai biaya kampanye Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2017.

Hal itu akan dilakukan jika Golkar memang resmi mengusung Ahok.

Pernyataan Idrus menanggapi Ahok dan "Teman Ahok" yang membuka peluang bagi partai politik untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta itu pada Pilkada 2017.

Namun, Basuki dan Teman Ahok tidak mau membiayai kegiatan partai yang berkaitan dengan pencalonan tersebut.

(Baca: Kalaupun Maju lewat Parpol, Ahok Pastikan Tetap Bersama Heru)

"Tidak ada masalah. Kalau sudah dukungan politik diberikan kepada siapapun, maka konsekuensi itu adalah tanggung jawab partai," kata Idrus usai rapat kerja Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia, di Jakarta, Senin (20/6/2016).

Idrus mengatakan, Golkar telah menghasilkan dua rekomendasi penting pada musyawarah daerah yaitu terpilihnya Fayakhun menjadi Ketua DPD DKI Jakarta dan mendukung Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Rekomendasi dari DPD tersebut akan disampaikan kepada DPP dan tim Pilkada pusat.

(Baca: Ahok: Rembukan Parpol dan "Teman Ahok" Usai Lebaran)

Tim Pilkada pusat akan membahas rekomendasi berdasarkan beberapa aspek, yaitu kinerja, elektabilitas, dan popularitas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Menkominfo: Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Platform Edukasi Digital Terbesar di Dunia

Menkominfo: Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Platform Edukasi Digital Terbesar di Dunia

Nasional
Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur vs Muhaimin

Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur vs Muhaimin

Nasional
Brigjen Wahyu Hidayat Dapat Promosi Jabatan Danpaspampres Gantikan Budi Utomo

Brigjen Wahyu Hidayat Dapat Promosi Jabatan Danpaspampres Gantikan Budi Utomo

Nasional
Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Nasional
Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

Nasional
Soal Penggantinya di Komisi VIII, Yandri Susanto: 'Insya Allah' dari Kawasan Timur

Soal Penggantinya di Komisi VIII, Yandri Susanto: "Insya Allah" dari Kawasan Timur

Nasional
Pangdam Pattimura Mayjen Richard Tampubolon Dapat Promosi Jadi Irjenad

Pangdam Pattimura Mayjen Richard Tampubolon Dapat Promosi Jadi Irjenad

Nasional
Yandri Bakal Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR pada 30 Juni 2022

Yandri Bakal Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR pada 30 Juni 2022

Nasional
Polisi Naikkan Kasus 'Meme' Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi ke Tahap Penyidikan

Polisi Naikkan Kasus "Meme" Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi ke Tahap Penyidikan

Nasional
26 Parpol Sudah Daftar Sipol KPU untuk Pemilu 2024

26 Parpol Sudah Daftar Sipol KPU untuk Pemilu 2024

Nasional
Pemerintah Salurkan Hewan Kurban dari Kawasan Bebas PMK ke Daerah yang Kekurangan

Pemerintah Salurkan Hewan Kurban dari Kawasan Bebas PMK ke Daerah yang Kekurangan

Nasional
DPR: Perlu Kajian Komprehensif soal Legalisasi Ganja untuk Medis

DPR: Perlu Kajian Komprehensif soal Legalisasi Ganja untuk Medis

Nasional
Panglima Andika Mutasi-Promosi 180 Perwira Tinggi, Letjen Rudianto Jadi Kabais TNI

Panglima Andika Mutasi-Promosi 180 Perwira Tinggi, Letjen Rudianto Jadi Kabais TNI

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Komposisi Formasi ASN DOB Diisi 80 Persen OAP

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Komposisi Formasi ASN DOB Diisi 80 Persen OAP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.