JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah daerah Partai Golkar menghasilkan dua keputusan, yaitu terpilihnya Fayakhun menjadi Ketua DPD DKI Jakarta dan mendukung Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, rekomendasi dari DPD tersebut akan disampaikan kepada DPP dan tim Pilkada pusat.
Tim Pilada pusat akan membahas rekomendasi berdasarkan beberapa aspek, yaitu kinerja, elektabilitas, dan popularitas.
"DPD jelaskan ini, maka tidak ada alasan tim Pilkada untuk menolak. Pasti akan menerima," kata Idrus usai rapat kerja Nasional Komite Nasional Pemuda Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (20/6/2016).
(baca: Yorrys: Seluruh Kader Partai Golkar Harus Patuhi Keputusan Mendukung Ahok)
Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengatakan bahwa rekomendasi DPD akan menjadi pertimbangan yang kuat bagi DPP dalam mengambil keputusan.
"Saya beri kesempatan dan kekuatan kepada DPD tingkat I seluruh Indonesia, untuk itulah dengan adanya rekomendasi ini akan jadi pertimbangan yang kuat untuk memutuskan. Untuk berjuang dari pada kepentingan DPD," ucap Novanto.
(baca: "Teman Ahok" dan Golkar Buat Kesepakatan, Ini Isinya...)
Sebelumnya, DPP Golkar masih terbelah soal dukungan pada Pilkada DKI Jakarta. Novanto beberapa waktu lalu pernah menyatakan akan mendukung Ahok.
Sikap Novanto diperkuat dengan pernyataan Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar DKI Jakarta Yorrys Raweyai. Menurut Yorrys, Golkar telah satu suara untuk mendukung Ahok.
Namun, di sisi lain, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan dukungan terhadap Ahok belum final. Hal ini karena ada mekanisme internal yang harus dilalui sebelum keputusan diambil.
(baca: Dukungan untuk Ahok, Bayang-bayang Aburizal, dan "Taring" Kepemimpinan Novanto)
"Yang jelas akan dipilih yang terbaik untuk kepentingan masyarakat DKI. Karena, DKI adalah barometer permasalahan Indonesia, sehingga harus dipilih yang terbaik," kata dia.
Novanto menampik, jika DPP Partai Golkar memberikan arahan khusus kepada DPD Golkar DKI terkait siapa yang akan didukung saat Pilkada. Kekuasaan diberikan kepada DPD I untuk menentukan siapa yang terbaik.
"Ini penting untuk demokratisasi. Kalau pertimbangan yang diberikan DPD I kuat tentu akan menjadi pertimbangan saya dalam memutuskan," ucap dia.