Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Baru Diminta Tuntaskan Tunggakan Penyidikan Kasus Korupsi

Kompas.com - 18/06/2016, 14:34 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyarankan agar Kepala Polri pengganti Jenderal Badrodidin Haiti dapat lebih mengedepankan pemberantasan korupsi.

Secara khusus, Komjen Tito Karnavian diharapkan dapat menuntaskan tunggakan penyidikan kasus korupsi.

"Yang paling penting itu tunggakan perkara korupsi di Polres, Mabes, terutama di Bareskrim yang belum selesai oleh penyidik kepolisian. Ini yang jadi tugasnya kapolri baru," ujar Febri saat ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Sebagai contoh, untuk saat ini saja di Badan Reserse Kriminal Polri, setidaknya terdapat 20 kasus korupsi yang belum terselesaikan.

Beberapa di antaranya seperti, kasus kondensat, kasus Pertamina Foundation, kasus pengadaan UPS, hingga kasus korupsi di PT Pelindo.

Febri berharap, penuntasan kasus-kasus korupsi menjadi salah satu poin yang ditekankan kepada calon kapolri saat mengikuti uji kelayakan di Komisi III DPR RI.

"Sebaiknya ditanyakan kepada calon kapolri, nanti itu bagaimana tunggakan perkara banyak yang belum selesai, tapi duitnya (anggarannya) habis juga," kata Febri.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian sebagai calon tunggal kapolri.

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyebut Jokowi menyerahkan nama Tito ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Penggantian kapolri ini menyusul purnatugas Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang memasuki usia pensiun.

Kompas TV Pencalonan Tito Terus Dapat Dukungan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com