Agus Rahardjo: KPK Ingin Beri Pesan Lembaga Peradilan Kita Masih "Belepotan"

Kompas.com - 18/06/2016, 08:51 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo saat menghadiri Konvensi Antikorupsi 2016, di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016). Kristian ErdiantoKetua KPK Agus Rahardjo saat menghadiri Konvensi Antikorupsi 2016, di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, peristiwa tertangkapnya seorang panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus dugaan suap beberapa waktu lalu menjadi indikator bahwa lembaga peradilan Indonesia perlu dibenahi.

Agus menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam Konvensi Antikorupsi 2016 bertajuk "Berjamaah Lawan Korupsi" yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).

Dia menampik anggapan bahwa KPK hanya berani menangani kasus dengan jumlah suap yang relatif kecil dan mengabaikan kasus-kasus lain yang lebih besar.

"Justru KPK sebenarnya ingin menunjukkan situasi yang sedang dialami oleh institusi penegak hukum saat ini. Sebenarnya KPK ingin memberi pesan bahwa dunia peradilan kita masih 'belepotan'," ujar Agus.

Kritik terhadap KPK sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal pun minta KPK tangkap pelaku korupsi yang lebih besar.

(Baca: Rizal Ramli: Pak Agus, Tangkap yang Lebih Besar, Saipul Jamil Cuma Kelas Polres)

Namun, menurut Agus Rahardjo, sampai saat ini KPK sering kali menangani kasus dugaan suap yang melibatkan aparat institusi peradilan seperti panitera, hakim dan jaksa.

Dia pun mengakui KPK memang seringkali menjadikan aparat penegak hukum sebagai target operasi tangkap tangan.

(Baca: Ketua KPK Ungkap Alasan Penangkapan Oknum Peradilan)

Hal tersebut bertujuan agar upaya pemberantasan korupsi benar-benar berjalan dengan baik. Ibaratnya, kata Agus, jika ingin membersihkan Indonesia dari korupsi, maka perangkat penegakan hukumnya harus lebih dulu dibersihkan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X